Seiring program Tax Amnesty yang telah dicanangkan Presiden Jokowi, Kementerian Keuangan membuat perubahan kebijakan, yaitu memberikan diskon pajak bagi industri pioner.

Program Tax Amnesty (TA) memang harus didukung oleh peraturan-peraturan yang bisa mendorong peningkatan sektor pajak secara keseluruhan. Selain berbagai insentif, dalam Undang Undang TA sendiri terdapat penjelasan tentang risiko dan sanksi. Misalnya risiko untuk harta yang belum dilaporkan di TA oleh wajib pajak (WP) yang telah memperoleh Surat Keterangan (SK). Bagi WP yang telah memperoleh SK dan kemudian ditemukan data/informasi harta yang belum terungkap dalam Surat Pernyataan (SP) akan dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukan data/informasi harta tersebut. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenakan PPh dengan tarif umum ditambah sanksi administrasi sebesar 200% dari PPh yang tidak/kurang dibayar.

Di bagian lain dijelaskan tentang risiko WP yang tidak ikut program TA. Ditegaskan, bagi WP yang tidak menyampaikan SP sampai 31 Maret 2017, atas harta yang belum dilaporkan sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015, dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukan data/informasi harta tersebut paling lama tiga tahun sejak UU TA berlaku. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenakan pajak dan sanksi sesuai UU dan peraturan perpajakan.

Di sisi lain, dengan pertimbangan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan, Kementerian Keuangan juga melakukan perubahan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan. Perubahan ini adalah mengganti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 159/PMK.010/2015 dengan PMK Nomor: 103/PMK.010/2016. Langkah ini merupakan sebuah terobosan tersendiri dari Kementerian Keuangan di luar program TA.

Dalam PMK Nomor: 103/PMK.010/2016 yang ditandatangani Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 27 Juni 2016 diatur perihal diskon atau pengurangan pajak. Disebutkan bahwa WP yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan adalah yang memenuhi sejumlah kriteria. Antara lain: (a) Merupakan WP baru, (b). Merupakan Industri Pionir, (c). Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang paling sedikit Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).

Kriteria selanjutnya yang harus dipenuhi adalah (d). Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal, dan (e). Berstatus badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011. Itulah sejumlah kriteria untuk mendapatkan diskon atau pengurangan pajak.

Industri pionir yang dimaksud adalah: a. Industri logam hulu; b. Industri pengilangan minyak bumi atau industri dan infrastruktur pengilangan minyak bumi; c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; d. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri; e. Industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, dan perikanan; f. Industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi; dan g. Industri tranportasi kelautan. Khusus untuk industri pioner telekomunikasi, informasi dan komunikasi, batasan nilai rencana penanaman modal baru dapat diturunkan menjadi sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).

Besaran pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud diberikan paling banyak sebesar 50% untuk industri pionir dengan nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). Fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dapat dimanfaatkan WP dengan syarat: (a). Telah berproduksi secara komersial, (b). Pada saat mulai berproduksi secara komersial, WP telah merealisasikan nilai penanaman modal paling sedikit sebesar rencana penanaman modalnya, (c). Bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan termasuk dalam cakupan Industri Pionir.

Upaya Presiden Jokowi untuk meningkatkan pemasukan negara melalui pajak memang harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menjadi WP yang baik. Dengan adanya peraturan tentang pengurangan pajak bagi industri pioner dari Menteri Keuangan, masyarakat bisa melihat kesungguhan pemerintah untuk memberi kemudahan bagi tumbuh dan berkembangnya industri pioner.