Dalam Sidang Tahunan MPR RI tahun 2016, Presiden Jokowi diagendakan akan menyampaikan pidato terkait laporan kinerja lembaga negara selama dua tahun terakhir berlangsungnya pemerintahan.

Upaya meningkatkan kualitas kinerja lembaga Negara merupakan hal penting yang selalu diperjuangkan oleh Presiden Jokowi. Mulai dari reformasi regulasi sampai tindakan-tindakan mengontrol langsung kinerja lembaga Negara terus dilakukan Presiden. Ini adalah sebuah proses yang terus berjalan. Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mulai Selasa (16/8) akan menyelenggarakan rangkaian sidang, yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD RI, dan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Masa Sidang 2016-2017.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI itu, Presiden Jokowi diagendakan akan menyampaikan pidato terkait laporan kinerja lembaga negara. Sebagai langkah persiapan, Menteri Komunikasi dan Informasi telah menggelar forum Bakohumas. “Sidang MPR itu acara tahunan, pertanggungjawaban kita penyelenggara negara kepada masyarakat apa yang kita lakukan,” ujar Menkominfo Rudiantara saat membuka Forum Tematik Bakohumas MPR RI, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta (10/8). Menkominfo mengajak seluruh insan kehumasan Kementerian/Lembaga (K/L) yang hadir dalam forum bertema “Sosialisasi Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI” itu untuk bersinergi mengkomunikasikan substansi dari pertanggungjawaban kinerja K/L kepada masyarakat melalui kanal yang dimiliki.

Setiap K/L mempunyai situs yang harus dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi. Mekominfo meminta pada saat tanggal 16 yang naik di situs-situs itu adalah yang berkaitan dengan Sidang Tahunan MPR RI. Contoh kanal lain yang dapat digunakan, kata Rudiantara, adalah videotron yang juga dimiliki beberapa K/L. Dengan memanfaatkan sarana tersebut masyarakat yang ada di manapun juga yang ada di jalan akan dapat mengetahui. Selain Sidang Tahunan MPR RI, Menkominfo juga mengajak K/L untuk bekerjasama mengkomunikasikan kepada masyarakat dua momentum lainnya, yaitu Sidang Bersama DPR-DPD RI dan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Masa Sidang 2016-2017.

Dalam dua agenda itu, Presiden Joko Widodo secara berturut-turut akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-71 RI, serta Nota Keuangan dan RAPBN 2017. “Komunikasi itu all out dan bekerja sama antar kementerian/lembaga,” tegas Menkominfo Rudiantara menekankan pentingnya kesatuan penyelenggara negara dalam penyebarluasan informasi. Sinergitas sebagai salah satu kata kunci yang selalu ditekankan Presiden memang harus dibangun melalui komunikasi yang baik antar semua K/L dan juga antara pusat dan daerah.

Jika komunikasi antara pusat dan daerah baik maka implementasi berbagai program pembangunan di daerah pun akan lebih mudah terpantau. Sebut misalnya soal implementasi dana desa yang selama ini prosesnya masih mengalami sejumlah hambatan. Langkah pertama untuk mengatasinya adalah komunikasi. Perlu pertemuan antara perwakilan Pemerintah Kabupatan seperti yang dilakukan Pemkab Tulungagung dan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, Provinsi Jawa Timur dengan rombongan Komisi II DPR RI. Pertemuan itu mengusulkan sejumlah perbaikan dalam penyaluran Dana Desa dan rekrutmen tenaga Pendamping Lokal Desa agar lebih tepat sasaran.

Dengan cara seperti itu berbagai persoalan di lapangan bisa dikomunikasikan dengan baik antara pemerintah daerah dan pusat. Kebijakan pemerintah pusat menghapus ribuan Peraturan Daerah (Perda) juga merupakan upaya meningkatkan kinerja lembaga pemerintah. Perda-perda yang bermasalah telah disosialisasikan dengan baik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui situs kementerian. Sosialisasi memang harus terus dilakukan oleh semua lembaga negara agar semua lapisan masyarakat bisa turut mengikuti perkembangan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.