Selain soal pengampunan pajak, pemerintah memperkenalkan repatriasi dana dari luar negeri. Seperti apa dan bagaimana penerapannya?

Melalui RUU Pengampunan Pajak, pemerintah bermaksud mencapai dua hal sekaligus. Pertama, memperluas basis pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2016. Kedua, memanfaatkan dana sebesar ribuan triliun milik orang-orang Indonesia di luar negeri untuk berkontribusi pada pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur yang memang membutuhkan modal besar.

Oleh karena itu, dalam draf RUU tersebut, terdapat dua strategi yang digunakan, yaitu dengan menerapkan tarif tebusan untuk pengampunan pajak dan memperkenalkan konsep repatriasi dana dari luar negeri.

Terkait dengan tarif tebusan pengampunan pajak, RUU Pengampunan Pajak memberikan insentif bagi mereka yang mengajukan permohonan paling cepat. Untuk permohonan tiga bulan pertama sejak UU disahkan, hanya dikenai 2% dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan tax amnesty dengan nilai harta bersih dalam SPT tahunan 2014 yang menjadi basis pengurang.

Untuk permohonan tiga bulan kedua sejak UU disahkan, akan dikenai 4% dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan tax amnesty dengan nilai harta bersih dalam SPT tahun 2014 yang menjadi basis pengurang. Sedangkan untuk permohonan pada semester kedua sejak UU disahkan, akan dikenai 6% dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan tax amnesty.

Sedangkan untuk repatriasi dana dari luar negeri, RUU Pengampunan Pajak memberikan insentif bagi mereka yang mengajukan permohonan paling cepat. Untuk permohonan tiga bulan pertama sejak UU disahkan, tarif tebusan hanya dikenakan sebesar 1%. Untuk permohonan tiga bulan kedua sejak UU disahkan, tarif tebusan menjadi 2%. Sedangkan untuk permohonan semester kedua sejak UU disahkan, tarif tebusan bertambah menjadi 3%. Dalam jumlah ratusan triliun rupiah, perbedaan presentase tersebut tentu sangat signifikan nilai nominalnya.

Khusus untuk repatriasi dana luar negeri ini, RUU Pengampunan Pajak mengarahkannya untuk pembelian Surat Utang Negara selama 1 tahun. Setelah itu, wajib pajak dapat menggunakan berbagai instrumen investasi lain, seperti investasi untuk sektor infrastruktur, properti maupun usaha ritel lainnya.

Soal efektivitas, Indonesia bisa belajar dari negara lain yang telah menerapkannya karena tax amnesty telah dilakukan di berbagai belahan dunia sejak awal tahun 2000. Australia, Eropa, Amerika hingga Afrika. Australia menggunakan tax amnesty pada tahun 2007 dan 2009. Belgia mengadopsi hal ini melalui persetujuan parlemen pada tahun 2004. Jerman mengabulkan tax amnesty yang berhubungan dengan tax evasion pada tahun 2004.

Yunani menggunakan tax amnesty pada tahun 2010, meskipun European Commission kemudian meminta mereka memodifikasi legislasi pajaknya karena dianggap diskriminatif dan tidak cocok dengan European Union Treaties. Italia memperkenalkan Scudo Fiscale atau tax shield pada tahun 2001, yang kemudian diperpanjang pada tahun 2003. Portugal pun memperkenalkan hal serupa pada tahun 2005 dan 2010. Sedangkan Spanyol menggunakan tax amnesty pada tahun 2012.

Russia juga tak ketinggalan. Pada tahun 2007, program tax amnesty di bekas negara komunis itu menghasilkan 130 juta dolar AS dalam 6 bulan pertama penerapannya. Di Afrika Selatan, pada tahun 2003 memberlakukan kebijakan serupa dengan nama Exchange Control Amnesty And Amendment of Taxation Laws Act. Sementara untuk Amerika Serikat, pada tahun 2009, pengampunan pajak pemerintahan federal telah diberikan kepada lebih dari 14.700 pembayar pajak di negara itu. Banyak negara bagian di sana pun telah menjalankan tax amnesty.