Tujuan reformasi hukum adalah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan pada rakyat dan menjamin kepastian hukum, antara lain melalui gerakan sapu bersih pungli.

Presiden Jokowi menempatkan reformasi hukum sebagai bagian penting dalam Nawacita, yaitu dengan menegaskan kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh warganegara Indonesia sebagaimana tertulis dalam butir pertama Nawacita. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam butir keempat, yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Terkait hal ini, Menko Polhukham Wiranto menyampaikan pada para wartawan dalam acara press briefing yang digelar di Kantor Staf Presiden (26/10/16) bahwa harus ada proses yang sistematis dalam melakukan reformasi hukum.

Program reformasi hukum merupakan agenda strategis pemerintahan Jokowi – JK sejak awal karena program ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum yang selama ini dikotori oleh praktik-praktik korupsi, pungli dan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu tindakan kongkrit terbaru dalam melakukan reformasi hukum adalah dibentuknya Saber Pungli oleh Presiden Jokowi. Saat menandatangani Perpres nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (21/10/1), Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri.

Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa lingkup kedua dari reformasi hukum di Indonesia ialah pembenahan lembaga dan aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam pembenahan ini, pemerintah menyasar pada lembaga maupun aparat yang secara nyata tidak menjalankan tugasnya dengan proporsional dan profesional. Sementara lingkup ketiga dalam upaya pemerintah mereformasi hukum ialah membangun budaya hukum di kalangan masyarakat. Budaya hukum yang hendak dibentuk tentulah menjadi angin segar tersendiri mengingat upaya reformasi hukum ini menyentuh aspek penegakan hukum yang paling dasar.

Senada dengan apa yang ditegaskan Presiden, Wiranto menambahkan bahwa Kemenko Polhukham menyadari pentingnya aspek sumber daya manusia dalam aspek penegakan hokum. “Meskipun peraturan telah diregulasi dan menjadi sangat bagus, namun jika tidak didukung oleh aparat yang baik, bersih dan berdedikasi maka itu bisa menjadi sia-sia. Sebaliknya, jika aparat atau sumber daya manusianya sudah bagus maka peraturan yang kurang baik pun bisa menjadi lebih baik,” tutur Wiranto yang hadir bersama Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BNN Budi Waseso dan Johan Budi dari Tim Komunikasi Presiden.

Khusus tentang Saber Pungli atau gerakan sapu bersih pungli yang mendapat perhatian begitu besar dari Presiden Jokowi, Wiranto menjelaskan bahwa filosofi gerakan saber pungli yang disampaikan Presiden adalah berdasar kearifan lokal dari para orang tua. “Gerakan ini dinamakan sapu bersih pungli karena berbeda artinya dengan berantas pungli. Menurut Presiden jika berantas itu masih ada sisa-sisanya tapi kalau sapu bersih ya benar-benar sampai bersih tak ada sisa lagi. Itu seperti selalu diajarkan para orang tua pada anak-anaknya ketika mereka ditugaskan menyapu rumah,” jelas Wiranto.

Itulah yang membuat Presiden Jokowi menegaskan pada media massa dengan keras. “Satu rupiah pun akan saya kejar,” tegas Presiden pada media. Kalimat itu menjelaskan dasar filosofis yang melandasi gerakan saber pungli sebagaimana disampaikan Menko Pulhukham. Presiden juga mengharapkan masyarakat terlibat aktif melalui berbagai sarana dan fasilitas yang disediakan untuk mensukseskan gerakan saber pungli. “Dengan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, gerakan saber pungli niscaya akan berhasil,” tegas Wiranto.