Pemerintahan Presiden Jokowi terus berjuang mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Antara lain dengan membangun rumah khusus bagi rakyat pinggiran.

Presiden Jokowi akan membangun rumah khusus bagi rakyat yang paling membutuhkan. Direktorat Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, mengalokasikan Rp 1,4 triliun untuk membangun 6.002 unit rumah khusus di seluruh Indonesia. Rumah khusus yang dibangun nantinya diperuntukkan bagi para anggota TNI/Polri, masyarakat di daerah pedalaman, daerah tertinggal, nelayan serta masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.

Kementerian PUPR mengalokasikan dana Rp 1,4 triliun di tahun 2016 untuk pembangunan rumah khusus sebanyak 6.002 unit. Di tahun 2015 jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 6.359 unit. Pembangunan rumah khusus merupakan realisasi pemerintahan Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran khususnya daerah-daerah perbatasan.

Selama ini prioritas untuk membangun hunian masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan masih kurang. Rumah yang ada saat ini banyak yang belum layak huni dan kualitasnya buruk dibanding rumah-rumah di negara tetangga. Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, sehingga diperlukan alat pengikat persatuan dalam semangat demokrasi dan  kebhinnekaan. Bagi rakyat di daerah perbatasan dan pinggiran, salah satu wujud pengikat yang menegaskan kehadiran pemerintah adalah rumah yang layak bagi mereka.

Di era keterbukaan saat ini, setiap permasalahan yang timbul di masyarakat harus diselesaikan dengan pendekatan baru. Termasuk dengan cara-cara dialogis untuk mengetahui persoalan-persoalan dan kebutuhan rakyat. Presiden Jokowi sejak dulu melakukan blusukan karena percaya bahwa dialog yang dilakukan secara terbuka dan transparan akan bisa mencegah konflik sosial sekaligus memekarkan demokrasi yang substantif di daerah.

Selain daerah perbatasan, program rumah khusus Kementerian PUPR mencakup juga kebutuhan khusus untuk perumahan transmigrasi, pemukiman kembali korban bencana, rumah sosial untuk menampung orang lansia, masyarakat miskin, yatim piatu dan anak terlantar. Termasuk juga untuk pembangunan rumah yang lokasinya terpencar dan rumah di wilayah perbatasan. Bentuknya dapat berupa rumah tunggal, rumah kopel atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung.

Budget untuk rumah khusus yang dibangun per unit sekitar Rp 90 juta hingga Rp 120 juta atau disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di daerah masing-masing. Rumah khusus yang dibangun di tanah milik pemerintah daerah tersebut bukan untuk diperjualbelikan, melainkan hanya hak pakai saja. Untuk mendapatkan bantuan rumah khusus, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Masyarakat harus mengajukan permohonan bantuan secara berkelompok bukan per individu.

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Syarat administrasi seperti surat permohonan bantuan harus melalui pemerintah daerah dan ditujukan kepada Menteri PUPR. Selain itu, juga mengajukan proposal yang berisi gambaran umum penerima manfaat, lokasi tanah siap bangun, jumlah kebutuhan rumah dan usulan bantuan, surat dukungan dari pemerintah Provinsi dan surat pernyataan kesanggupan dari penerima bantuan.

Syarat teknis berupa kesiapan lokasi, kemampuan daya dukung dan daya tampung, tidak berada di lokasi rawan bencana dan tersedia infrastruktur pendukung seperti akses jalan, air dan listrik. Sementara untuk tanah yang dibutuhkan luas minimal satu hektar atau 50 unit rumah mengelompok dalam satu hamparan. Status hukum kepemilikan hak atas tanah jelas (dengan bukti legalitas sertifikat) dan kondisi tanah dan lokasi siap bangun.