Di tengah iklim yang berubah, penyediaan pangan untuk masyarakat menjadi sangat menantang. Tetapi pemerintah melalui program intensifikasi pertanian, khususnya tanaman pangan menuai hasil yang menggembirakan. Sasaran program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pun mulai terwujud.

Ketika memberikan sambutan dalam acara Puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 Tingkat Nasional Tahun 2016, di Alun-Alun Kabupaten Boyolali, Sabtu, 29 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo menegaskan selain air dan energi, maka pangan akan diperebutkan antar negara.

Itu artinya, pangan menjadi isu masa depan. Setiap negara dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi warga negaranya, termasuk Indonesia yang pada tahun 2020 nanti, jumlah penduduknya akan mencapai 271.066.400 jiwa (Buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035).

Tantangan untuk menyediakan pangan itu semakin berat, karena kita berada di tengah perubahan iklim yang semakin nyata. Hujan di tengah musim kemarau atau sebaliknya menjadi hal biasa. Kini hujan atau kemarau kerap muncul dalam kondisi yang lebih ekstrem. Bagi pertanian budidaya umumnya, anomali cuaca ini menjadikan tahapan bercocok tanam dan jenis yang akan dibudidayakan menjadi kacau.

SASARAN

Dengan kebutuhan yang besar, pada tahun 2015 Indonesia masih mengimpor beras, kedelai, jagung, buah-buahan, dan gula. Namun Presiden optimis, dengan kerja keras dan semangat perubahan, kedaulatan persediaan pangan nasional akan terwujud. Apalagi setelah melihat langsung kondisi di lapangan dalam kegiatan panen raya dan pameran Gelar Inovasi Teknologi. “Tapi melihat tadi yang ada di lapangan dipamerkan, saya optimis insya Allah kalau semua kerja keras, selesai,” imbuhnya.

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menuntaskan permasalahan kekurangan gizi, sehingga tidak ada lagi penduduk, terutama anak-anak, yang kekurangan gizi. Melalui program ketahanan pangan dan kesehatan, seluruh penduduk Indonesia diharapkan terbebas dari kekurangan nutrisi.

Untuk itu pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan yang sasaran utamanya adalah:
Pertama, tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi ditingkatkan agar dapat berswasembada menuju kemandirian. Produksi kedele diutamakan untuk mengamankan pasokan memenuhi kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga.

Demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga. Sedangkan untuk produksi ikan ditargetkan untuk mendukung penyediaan sumber protein, selain dari daging dan telur. Produksi garam ditargetkan untuk memenuhi konsumsi garam rumah tangga.

SASARAN 2

Kedua, terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Terkait perikanan, akan dikembangkan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) kedalam Sistim Logistik Nasional.

Ketiga, tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
Keempat, terwujudnya perbaikan sistem manajemen Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk menjaga keberlanjutan kelimpahan stok sumberdaya ikan. Kelimpahan sumberdaya ikan ini dipertahankan dengan mewujudkan manajemen sumberdaya dan kawasan perikanan berkelanjutan.

Kelima, terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
Keenam, terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deterioriasi. Dan, ketujuh, beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.

SASARAN 3

Apa yang diamanatkan dalam RPJMN tersebut mulai dituntaskan satu per satu. Dalam soal beras misalnya, Kementerian Pertanian meningkatkan kapasitas lahan dengan memanfaatkan lahan sawah sebagai tempat budidaya ikan yang dikenal dengan Mina Padi. Pemberian bantuan pupuk, penggunaan bibit unggul padi juga menjadi cara untuk melipatgandakan produksi beras. Pemerintah juga sedang membangun waduk, embung, saluran irigasi untuk menjamin lahan sawah mendapatkan pasokan air sepanjang tahun.

Langkah pemerintah mulai menuai hasil, khusus untuk tahun 2016 ini pemerintah tidak lagi mengimpor beras. “Saya pastikan sampai akhir tahun tidak ada impor. Saya sudah sampaikan tahun yang lalu, September-Oktober hanya 1,030 juta ton. Sekarang (persediaan) 1,980 juta ton,” tegas Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyatakan pentingnya strategi guna meningkatkan semangat para petani untuk terus menanam. Terutama jagung yang saat ini masih impor dari negara lain, walaupun sudah menurun sekitar 60 persen. “Jagung impor turun sampai 60 persen, karena tahun lalu waktu saya ke Jawa Timur dan Dompu, semua petani mengeluh karena harga jagung cuma Rp 1.500 per kg.