Konsistensi dan kepatuhan terhadap visi Nawacita merupakan benang merah berbagai perubahan yang sedang dijalankan Presiden, termasuk dalam menata Kabinet Kerja.

Presiden Jokowi telah mengumumkan perombakan kabinet kedua selama periode kepemimpinannya (2014-2019) pada 27 Juli 2016. Perombakan ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan kompetisi perekonomian dunia dan pembangunan di dalam negeri, serta untuk menciptakan kabinet yang efektif dan solid agar dapat memberikan hasil nyata dalam waktu cepat. “Kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, dinikmati rakyat, baik jangka pendek, menengah atau panjang,” ungkap Presiden Jokowi dalam sambutan pengantar perombakan kabinet tersebut.

Berbagai analisa dan apresiasi lantas bermunculan pasca pengumuman Presiden, dari dalam dan luar negeri. Umumnya memberikan penilaian positif tentang perombakan tim ekonomi serta menegaskan tentang kendali Presiden yang makin baik pada kabinet kerjanya. Meskipun, ada juga suara bernada khawatir tentang masa depan penangan isu-isu politik, hukum dan keamanan dengan adanya pergeseran yang terjadi di dua posisi kementerian koordinator.

Keputusan telah diambil, dan dalam perspektif pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai hal – termasuk konteks politik terkini yang berkembang – pemerintah percaya bahwa komposisi kabinet kerja saat ini adalah yang terbaik. Bagaimana kinerja kabinet baru ini ke depannya, tentu masih harus terus dimonitor dan dievaluasi. Berbagai masukan dari masyarakat akan menjadi modal bagi pemerintah untuk memperbaiki diri, terutama dalam melayani kepentingan masyarakat.

Keyakinan bahwa kabinet kerja saat ini merupakan tim terbaik, seperti disebutkan di atas, perlu ditempatkan dalam konteksnya secara tepat. Mungkin sebagian masyarakat belum melupakan sejumlah analisis atau lebih tepatnya kekhawatiran tentang kemampuan Presiden dalam mengendalikan kabinet yang terdiri dari sejumlah partai pendukung. Sistem presidensial multi-partai, seperti dipercaya banyak pengamat politik, dianggap membawa kelemahan kendali politik presiden secara inheren.

Tak sedikit yang beranggapan bahwa para pemimpin partailah yang sebenarnya mengendalikan kepemimpinan politik seorang Presiden. Kekhawatiran itu bukan tak berdasar, pengalaman politik di dalam negeri dan di berbagai negara lain tentu telah menjadi obyek riset sosial dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sehingga, para pakar pun menjadikannya teori.

Namun, fenomena sosial tak selalu berjalan dalam pola yang sama. Kejutan-kejutan pun bisa terjadi, termasuk di masa kepemimpinan Jokowi-JK. Perlahan-lahan, perjalanan sejarah membuktikan bahwa Presiden Jokowi mampu mengendalikan berbagai perbedaan yang terdapat dalam timnya. Proses tersebut, seperti kita semua ketahui, tak terjadi dalam semalam. Perbedaan pandangan secara tajam pernah terjadi. Tapi, semua bergerak dalam arah yang terkendali.

Apa yang membuatnya demikian? Tidak lain adalah konsistensi terhadap visi Nawacita. Berulang-kali Presiden mengemukakan, “Tak ada visi menteri, yang ada hanya visi Presiden.” Siapapun menterinya, jika memiliki visi yang berbeda dengan visi Presiden tentu bisa membawa dampak yang merugikan bagi arah perjalanan pemerintahan. Dalam konteks inilah, pemerintah meyakini bahwa komposisi kabinet kerja saat ini adalah yang terbaik.

Kekhawatiran bahwa penanganan masalah sosial, termasuk penegakan hak asasi manusia, akan menjadi masalah di masa datang, tentu tak harus dipatahkan pada saat ini. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Namun, konsistensi dan kepatuhan pada visi Presiden, kiranya sudah merupakan modal awal yang berharga. Tentu tak ada jaminan bahwa segala sesuatu akan berjalan secara sempurna – siapakah yang bisa? Sudah dua kali Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet secara independen, jika ada sesuatu yang tak berjalan secara baik tentu tak menutup kemungkinan bisa terjadi perubahan berikutnya.

Satu visi Presiden, ini yang harus menjadi dasar di tengah-tengah berbagai perubahan strategi dan komposisi yang bisa saja terjadi. Satu visi ini dapat memperoleh momentum akselerasi, bila seluruh komponen masyarakat turut bahu-membahu mewujudkannya.