Presiden Jokowi menegaskan bahwa meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia adalah langkah penting dalam perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan. Sertifikat tanah dalam hal ini merupakan pembuka jalan untuk akses kredit bank. 

Juru ukur tanah saat ini masih kurang untuk mencapai target 5 juta sertifikat tanah pada tahun 2017. Ini menjadi hambatan masyarakat yang mengurus sertifikat tanah. Padahal, sertifikat tanah sangat penting untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses kredit perbankan. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil agar menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun 2017 mendatang. Biasanya sertifikat tanah yang berhasil diselesaikan hanya satu juta per tahun. Namun tahun 2017 Presiden meminta Menteri Agraria bisa mengeluarkan 5 juta sertifikat. Lalu tahun 2018 naik menjadi 7 juta sertifikat dan 9 juta sertifikat untuk 2019. “harus bisa naik 2 juta setiap tahun,” ujar Presiden Jokowi dalam acara Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif, di Istana Negara, Jakarta (18/11).

Menurut Presiden pemberian sertifikat tanah itu nantinya akan memudahkan masyarakat untuk membuka akses ke perbankan dan sistem keuangan. “Tanpa kolateral, tanpa agunan, jangan harap peningkatan 75% (indeks keuangan inklusif) akan bisa kita capai di tahun 2017,” ujarnya. Guna mendukung pencapaian target pensertifikat tanah itu, Presiden Jokowi memberikan kemudahan kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk merekrut juru ukur. “Juru ukur tidak usah dari birokrasi tidak apa-apa. Silakan cari dari luar, berikan sertifikasi yang jelas untuk kompetensinya, untuk ngukur-ngukur itu. Karena problemnya saat ini ada di juru ukur,” tegas Presiden.

Selama bertahun-tahun lalu pengurusan sertifikat tanah kerap membutuhkan waktu berbulan-bulan antara lain karena kurangnya juru ukur. Inilah yang membuat Presiden memerintahkan tidak harus dari birokrasi karena membutuhkan waktu yang lama. Yang penting ada proses uji kompetensi sebelum diberikan sertifikat untuk bisa jadi juru ukur. “Itu nanti akan melompatkan jumlah sertifikat yang diberikan pada masyarakat,” tegas Presiden. Presiden yakin tahun depan akan kelihatan hasilnya karena sebenarnya jumlah juru ukur yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak.

Total dibutuhkan sekitar 10 ribu juru ukur untuk mengejar target sertifikat.  “Kalau kita harus lewat penerimaan PNS akan  kelamaan jadinya. Stop yang seperti seperti itu. Ambil saja dari luar, didik sebentar, selesai langsung ke lapangan,” kata Presiden Jokowi. Diakui Presiden, ini sebuah pekerjaan besar bagi pemerintah karena meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia adalah langkah penting dalam perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial. “Tanpa ini sulit. Kita akan lakukan itu,” ujarnya.

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, pemerintah memandang perlu memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Hal semacam ini sudah dilakukan sejumlah kementerian, antara lain oleh Kementerian Desa, Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi. Ketiga Menteri itu terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam urusan yang menyangkut desa.

Secara keseluruhan memang seharusnya kendala birokrasi tidak menjadi penghambat untuk kemajuan pembangunan. Pembangungan membutuhkan kecepatan koordinasi antar K/L karena semua pasti saling kait-mengkait. Contohnya, untuk mendukung urusan permodalan yang berada di wilayah Kementerian Keuangan, pembuatan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional ternyata merupakan faktor pendukung penting. Karena itulah pembuatan sertifikat harus lebih cepat, efektif dan efisien. Ketika makin banyak rakyat yang dapat mengakses layanan perbankan, Presiden yakin hidup mereka akan lebih teratur karena pengaturan keuangan pribadinya akan lebih baik.*