Usai keputusan Arbitrase Internasional soal Laut China Selatan antara Filipina dan China, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendorong pihak yang bersengketa melanjutkan perundingan secara damai. Dan tetap menjaga Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas, dan netral.

Laut China Selatan telah lama menjadi kawasan strategis. Klaim atas pulau dan gugusan karang yang ada di atasnya yang berdampak pada klaim laut yang mengelilinginya menjadikan situasi di kawasan ini sering memanas. Termasuk belakangan ini ketika semua kawasan Laut China Selatan diklaim oleh China sebagai wilayahnya dengan sembilan garis batas.

Filipina yang merasa sebagian wilayahnya masuk di dalamnya kemudian membawa masalah sengketa wilayah Laut China Selatan ke pengadilan internasional. Sementara China, sejak awal  telah menolak kasus ini dibawa ke Pengadilan Arbitrase Internasional.

Indonesia dengan kawasan laut yang berbatasan dengan Laut China Selatan di perairan Kepulauan Natuna mengamati dinamika ini. Menjelang keluarnya putusan Tribunal Arbitrase tentang Laut China Selatan, Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri  menyerukan  semua pihak dapat menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan ketegangan, dan  mengajak semua pihak terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Akhirnya, pada Selasa (12/7/2016), pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan, China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan. Keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan bukti dan kesaksian, namun tanpa dihadiri oleh China.  Mahkamah arbitrasi ini digelar berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang ditandatangani China dan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Filipina.

Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri  menyerukan agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan ketegangan. Serta  tetap memelihara kawasan Asia Tenggara khususnya dari aktivitas militer yang dapat mengancam  stabilitas dan perdamaian, serta penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

Selain itu diharapkan pihak yang bersengketa melanjutkan komitmen bersama  menegakkan perdamaian, serta menunjukkan persahabatan dan kerja sama, sebagaimana telah diupayakan dibina baik selama ini. Untuk itu semua pihak di Laut China Selatan agar tetap berperilaku sesuai dengan prinsip yang telah disepakati bersama.

Indonesia juga akan terus mendorong terciptanya zona damai, bebas dan netral di kawasan Asia Tenggara dalam rangka memperkokoh komunitas politik dan keamanan ASEAN.  Indonesia  berharap agar semua negara claimant melanjutkan perundingan secara damai atas sengketa tumpang tindih klaim kedaulatan di Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional.

Pada tahun 2002 perhimpunan negara-negara Asia Tenggara, ASEAN sebenarnya telah berhasil menandatangani code of conduct atau kode perilaku dengan Cina. Berdasarkan perjanjian itu, negara-negara yang mengklaim sepakat menyelesaikan sengketa teritorial dan yurisdiksi dengan cara damai tanpa penggunaan kekerasan, dan melalui perundingan.

Kini saatnya code of conduct tersebut dijalankan dan semua pihak menaati keputusan pengadilan Arbitrase Internasional tersebut.