Stabilitas harga pangan menjadi prioritas pemerintah agar daya beli rakyat tetap kuat. Impor terpaksa dilakukan jika suplai dalam negeri memang belum mencukupi.

 

Setiap memasuki bulan puasa, harga-harga pangan cenderung melonjak karena permintaan masyarakat yang memang selalu tinggi. Untuk menurunkan harga, mengikuti hukum permintaan dan penawaran, pilihan logis yang diambil pemerintah adalah membanjiri pasar dengan berbagai produk pangan dari berbagai sumber.

Idealnya, jika sumber atau produksi dari dalam negeri mencukupi maka itu akan menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan di pasar yang meningkat. Namun, jika tidak memungkinkan, pilihannya adalah menggunakan produk impor untuk mencegah kenaikan harga agar tidak menjadi terlalu memberatkan masyarakat.

Presiden Jokowi telah memerintahkan kementrian dan lembaga terkait untuk mengambil sejumlah langkah penting untuk memastikan hal ini. “Tahun ini kita jungkir-balikkan harga (pangan) menjadi turun, terutama daging sapi, beras dan minyak goreng,” kata Presiden pada 26 April 2016.

Harga yang stabil atau turun dalam kacamata pemerintah menjadi sangat penting, sebab ini berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang hingga September 2015 mencapai 28,51 juta jiwa. Salah satu variabel penting yang sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah harga pangan. Jika harga pangan tidak stabil atau melonjak tinggi, maka secara seketika tingkat kemiskinan di dalam negeri pun akan meningkat.

Bukan hanya itu, harga pangan yang tinggi juga sesungguhnya berkontribusi pada kesenjangan sosial yang diukur melalui rasio gini – yang sejak September 2015 lalu sudah mengalami perbaikan, dari sebelumnya 0,41 menjadi 0,40. Oleh karena itu, segala cara akan dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga.

Pemerintah menyadari bahwa cara terbaik untuk menurunkan harga adalah dengan membanjiri pasar dengan produk dalam negeri. Namun, sayangnya, data tentang produksi pangan dalam negeri tampaknya memang memerlukan perbaikan. Jika benar-benar dapat melakukan swasembada pangan, itu tentu merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua orang.

Hasil perhitungan luas panen dan produksi pada saat ini yang masih menggunakan eye estimate cenderung tidak akurat. Untuk itu BPS bekerjasama dengan BPPT mengembangkan metode estimasi luas lahan secara ilmiah yang disebut sebagai Kerangka Sampel Area (KSA). Ujicoba awal di 2 kabupaten menunjukkan bahwa terjadi overestimasi pada metode lama – misalnya untuk luas panen terdapat perkiraan berlebih hingga 8,85% di Indramayu dan 49,24% di Garut.

Menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah, khususnya Kementrian Pertanian untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian nasional agar mencapai titiknya yang paling optimum. Tentu saja, dasarnya adalah perhitungan yang realistik, terutama luas lahan yang tersedia pada saat ini – karena hal itu berkaitan erat dengan total produksi pangan secara nasional.

Bila ternyata, luas lahan nasional secara agregat ternyata masih tidak cukup untuk memasok kebutuhan pangan nasional, maka tak ada pilihan lain selain mengimpor. Lagi-lagi, impor adalah pilihan terakhir seperti kata Presiden Jokowi pada tanggal 31 Mei 2016, “kalau jumlah (permintaan)-nya banyak dan suplainya kurang maka harus ditutup dengan impor.”

Namun, jika memang harus mengimpor beras, daging sapi dan sebagainya dalam jangka panjang, bukan berarti tak ada lagi produk unggulan lain yang dapat dikembangkan di negeri sendiri. Salah satunya, adalah produk hortikultura, terutama buah-buahan. Data tahun 2014-2015 dari BPS dan Dirjen Hortikultura Kementrian Pertanian menunjukkan produksi buah-buahan, secara umum, senantiasa meningkat – misalnya manggis yang mencapai 99,17%, belimbing 28,34%, jeruk siam 39,05% dan sirsak 20,52%.

Perhatian yang berlebihan pada produksi beras memang dapat membawa akibat terlupakannya berbagai produk unggulan lain yang sesungguhnya lebih potensial untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan luas lahan yang terbatas, maka tentu akan lebih baik jika memfokuskan diri pada produk-produk yang memiliki produktivitas tinggi seperti hortikultura.

Produk lain yang menjanjikan tentulah yang berasal dari laut Indonesia yang luas. Tidak saja untuk memenuhi permintaan dalam negeri, tapi juga untuk ekspor sehingga bisa mendatangkan devisa. Potensi hasil laut Indonesia, dalam hitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bisa mencapai Rp15.000 triliun. Secara total di tahun 2015, baru dimanfaatkan sebesar Rp350 triliun, dan diharapkan dalam 2-3 tahun mendatang bisa mencapai Rp1.000 triliun.

Dalam dunia yang makin terintegrasi dan saling tergantung satu sama lain, adalah tidak realistis untuk mengharapkan sebuah negara dapat memenuhi seluruh kebutuhan nasionalnya dengan produksi dalam negeri. Yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi kekuatan nasionalnya, lalu mengoptimalkannya. Negara-negara lain pun, tak punya pilihan terbaik, kecuali melakukan hal yang sama. Hanya dengan begitu kerja sama ekonomi internasional yang saling menguntungkan dapat tercipta.