Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pengentasan kemiskinan yang sangat efektif. Meskipun ada rencana pemangkasan APBN- 2016, anggaran program ini tak akan dikurangi.

 

Ada banyak jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, membangun banyak infrastruktur strategis, seperti jalan, pelabuhan, jembatan dan rel kereta api yang akan meningkatkan konektivitas dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara pesat. Pertumbuhan ekonomi selain menciptakan lapangan kerja juga akan meningkatkan pendapatan negara, sehingga memberikan ruang fiskal yang cukup untuk membiayai berbagai program kesejahteraan.

Itu jalan yang penting, namun tidak langsung. Risiko dari pilihan ini adalah, adanya kemungkinan sekelompok masyarakat harus menunggu lama hingga pemerintah memiliki ketersediaan anggaran untuk menyejahterakan mereka. Masyarakat bisa merasa tak menjadi subyek pembangunan.

Pilihan lain adalah dengan langsung memberikan bantuan sosial, seperti pendidikan atau kesehatan dengan biaya terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tak harus menunggu lama hingga terjadinya trickle-down effect atau “efek menetes ke bawah”. Pilihan ini bukan tanpa risiko, apalagi jika negara masih harus berkutat dengan keterbatasan anggaran. Yang bisa terjadi adalah, ruang fiskal yang makin sempit bahkan tak berkesinambungan.

Di antara dua pilihan tersebut, jalan manakah yang dipilih pemerintah saat ini? Jawabannya, bukan salah satunya. Tapi, dua-duanya. Pemerintah seperti diketahui sejak awal  gencar mendorong pembangunan infrastruktur. Namun, pada saat yang sama,  juga berupaya  memastikan bahwa  masyarakat dalam kelas sosial terbawah alias kaum miskin tidak menjadi korban pembangunan. Sebaliknya, mereka justru menjadi prioritas dalam pembangunan.

Meskipun pemerintah telah mengumumkan akan adanya pemotongan APBN-P 2016 sebesar Rp133,8 triliun, namun program untuk masyarakat miskin masih tetap berlabel “prioritas”, sehingga takkan dipotong. Seperti diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada  12 Agustus 2016, “Program Bansos nggak diganggu sama sekali, apakah Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, BPJS, Program Keluarga Harapan itu semuanya nggak akan dikurangi. Totalnya tetap Rp 65 triliun,” ungkap Darmin.

Program prioritas untuk keluarga miskin pemerintah saat ini dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran pesertanya adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki anggota keluarga dengan syarat komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak pra-sekolah) dan komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun.

Di tahun 2015 penerima PKH baru mencapai 3,5 juta keluarga, namun di tahun 2016 totalnya menjadi  6 juta keluarga dan masih akan diperluas hingga mencakup 18,1 juta keluarga sangat miskin. Besaran yang diterima komponen bantuan saat ini cukup bervariasi.

Bantuan tetap Rp 500.000, bantuan anak usia di bawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui Rp 1,2 juta, bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat sebesar Rp 450.000. Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat Rp 750.000, bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat Rp1 juta, bantuan penyandang  disabilitas berat Rp 3,6 juta dan bantuan lanjut usia 70 tahun ke atas Rp 2,4 juta.

Dibandingkan dengan pelaksanaannya pada tahun 2015 yang memperoleh anggaran sebesar Rp 5,6 triliun, pada tahun 2016 angka tersebut telah dinaikkan oleh Presiden Jokowi hingga menjadi Rp 9,98 triliun. “Ini kita lakukan agar anak-anak kita dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan bantuan untuk menyiapkan anak menuju ke depan,” ungkap Presiden.

Menurut keterangan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang dilansir Biro Humas dan Tenaga Humas Pemerintah (THP) Kementerian Sosial efektivitas PKH dapat dilihat dari peningkatan konsumsi keluarga PKH yang meningkat rata-rata sebesar 14%, dari 79% dari garis kemiskinan menjadi 90% dari garis kemiskinan. Di sektor pendidikan pun terjadi peningkatan angka pendaftaran sekolah. Pada tingkat sekolah dasar (SD) sebesar 2,3%, sedangkan tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 4,4%.

“Dampak positif PKH juga terjadi pada peningkatan kunjungan ibu hamil sebelum melahirkan, imunisasi dan perlambatan pertumbuhan anak,” ujar Menteri Sosial. Meskipun saat ini intervensi PKH terhitung masih kecil, namun menurut Kementerian Sosial efektivitasnya sangat tinggi, “Berdasarkan survei Bank Dunia, program ini merupakan satu-satunya program yang memiliki indeks efisiensi dan penurunan derajat kemiskinan yang signifikan.”