Peraturan yang berkualitas ada pada bagaimana butir-butir di dalamnya melindungi rakyat, tidak mempersulit, memberi keadilan, serta tidak tumpang tindih satu dengan yang lain.

Setelah Paket Kebijakan Ekonomi diluncurkan, kini pemerintah menyasar bidang hukum yakni program revitalisasi hukum. Dalam rapat terbatas (ratas) mengenai reformasi hukum pada Selasa, 11 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo mengungkapkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

“Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah, tapi tumpul ke atas. Dalam indeks persepsi korupsi dunia tahun 2015, kita masih di urutan 88. Begitu pula dalam indeks rule of law 2015, kita di peringkat 52,” terang Presiden pada ratas tersebut.

Jika dibiarkan ketidakpastian hukum dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum dan institusi-institusi penegak hukum itu sendiri. Untuk itu, setidaknya terdapat tiga hal yang diinstruksikan oleh Presiden kepada jajarannya untuk melakukan reformasi hukum secara besar-besaran. Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Presiden menekankan bahwa Indonesia ialah negara hukum, bukan negara undang-undang atau negara peraturan.

“Orientasi setiap kementerian dan lembaga seharusnya bukan lagi memproduksi peraturan sebanyak-banyaknya. Namun, harusnya menghasilkan peraturan yang berkualitas, yang melindungi rakyat dan tidak mempersulit rakyat tapi justru mempermudah rakyat, yang memberi keadilan bagi rakyat, serta yang tidak tumpang tindih satu dengan yang lain,” jelas Presiden.

Oleh karena itu tujuan reformasi hukum ini, pertama-tama adalah memulihkan kepercayaan publik, menegakkan keadilan dan memberi kepastian hukum pada masyarakat. Kepercayaan masyarakat pada hukum sudah lama tergerus. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng penegakkan hukum sebagian malah terseret pada tindakan tidak terpuji. Sementara masyarakat yang sudah tidak percaya kepada lembaga peradilan main hakim sendiri. Banyaknya peraturan perundangan yang saling tumpang tindih membuat kepastian hukum menjadi bias dan multi interpertasi.

Apa yang kemudian dilakukan pemerintah dengan merevitalisasi dan mereformasi hukum ini tidaklah muncul tiba-tiba. Sumbernya berasal dari visi Nawacita pertama dan keempat. Dalam poin pertama Nawacita disebutkan, kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Sementara poin keempat menyatakan bahwa kami menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka program ini didasarkan pada 3 pilar yakni: penataan regulasi, pembenahan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. Tiga pilar tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi 7 bidang. Ke tujuh bidang tersebut meliputi pelayanan publik, penyelesaian kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, pembangunan budaya hukum.

Sebagai gambaran, pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efisien menjadi keinginan masyarakat sejak lama. Salah satu contoh nyata adalah dambaan akan percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK. Di lapangan program ini disatukan dengan pemberantasan pungutan liar atau suap.
Revitalisasi dan reformasi hukum ini juga membuka jalan bagi penyelesaian kasus penyelundupan, kebakaran hutan dan lahan, penyelesaian HAM masa lalu, dsb. Sejalan dengan itu penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan, revitalisasi evaluasi perundang-undangan, dan penataan data dasar peraturan perundang-undangan menjadi keharusan.

Faktor yang akan dibenahi juga akan menyentuh sisi kelembagaan. Oleh karena itu reorganisasi lembaga kejaksaan berdasar fungsi, penguatan Komisi Kepolisian Indonesia, penguatan Komisi Kejaksaan menjadi penting. Pada akhirnya, semua berpulang kepada manusia. Oleh karena itu penguatan SDM menjadi paket di dalamnya. Yakni, rekrutmen dan promosi berbasis kinerja di kejaksaan dan kepolisian.

Ke tujuh bidang tersebut saling terkait, artinya pembenahan pada satu bidang harus dibarengi dengan pembenahan di bidang lain. Sebagai contoh, dalam kasus penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), keluhan adanya pungutan liar bisa dikurangi dengan membuka pendaftaran dan pembayaran secara elektronik sehingga warga yang hendak mengurus SIM sedapat mungkin tidak berhubungan dengan petugas.

Dalam soal pelayanan publik, keinginan masyarakat sebenarnya sederhana, adanya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efisien. Singkat kata, pelayanan publik yang baik mencerminkan praktik hukum yang baik dari lembaga hukum, aparat hukum, dan masyarakat yang taat hukum.