Program “e-Bansos”, yaitu penyaluran secara non tunai di berbagai negara membawa banyak dampak positif. Di antaranya, pengurangan kebocoran dan penurunan biaya keseluruhan.

Salah satu tantangan utama penyaluran bantuan sosial, program prioritas pemerintah, adalah memastikan bantuan diterima oleh orang yang tepat.  Hal ini  terkait erat dengan data keluarga dan individu yang kurang mampu. Bagaimana memverifikasi data tersebut? Serta bagaimana mengetahui jika keluarga atau individu yang tadinya masuk kategori miskin dan kemudian berubah atau membaik kelas sosialnya (baca: lebih sejahtera)? Itu adalah contoh pertanyaan-pertanyaan penting yang tak mudah dijawab.

Apalagi jika berbicara tentang nasib puluhan juta orang. Data dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan ada sekitar 40% penduduk yang paling rendah status kesejahteraannya, berjumlah 24, 7 juta rumah tangga atau 96 juta individu. Satu persen saja yang salah sasaran berarti, 247 ribu rumah tangga  tidak mendapatkan haknya.

Persoalan ini, sesungguhnya akan lebih mudah teratasi, jika sistem dan mekanisme penyaluran bantuan sosial menggunakan teknologi digital. Artinya, bantuan sosial tidak lagi dilakukan dengan menggunakan uang tunai, tapi secara elektronik (non tunai).

Analisis yang dilakukan oleh Bank Indonesia, menunjukkan terdapat sejumlah keuntungan yang dapat diraih jika “e-Bansos” dapat diterapkan. Pertama, dengan cara ini penerima tidak harus menarik seluruh bantuan yang diterima. Artinya, terdapat insentif bagi penerima untuk menyimpan, memupuk aset, dan mengelola keuangan. Kedua, terkait dengan itu, kontrol penerima terhadap uang yang diterimanya juga tinggi. Ketiga, tingkat transparansi juga lebih tinggi, karena data elektronik menyimpan semua transaksi yang dilakukan.

Keempat, kecepatan dan waktu penyaluran akan menjadi lebih baik, karena berlangsung secara otomatis. Kelima, waktu penarikan bagi penerima pun menjadi lebih fleksibel dan tidak harus menunggu hingga periode tertentu. Keenam, biaya administrasi akan menjadi lebih efisien secara agregat. Ketujuh, proses rekonsiliasi dapat berlangsung dalam satu hari (online). Kedelapan, tingkat inklusi keuangan masyarakat akan secara otomatis meningkat dengan adanya sistem ini.

Terakhir, aspek pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan, sebetulnya adalah satu satu variabel penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Masyarakat penerima bantuan sosial yang telah terhubung dengan bank akan mudah terpantau kemampuan pengelolaan keuangannya. Pihak bank akan memiliki data tentang individu mana yang layak untuk mendapatkan fasilitas perbankan – misalnya kredit usaha rakyat – untuk menaikkan status sosial-ekonominya.

Di negara-negara lain sudah cukup banyak pelajaran positif dari penerapan bantuan sosial secara non-tunai (Banking the Poor via G2P Payments, CGAP, 2009). Di India, cara ini mengurangi kebocoran dan kesalahan target serta pengurangan fraud sebesar 47%! Di Nigeria, biaya-biaya lain dalam penyaluran turun hingga 20%. Di Afrika Selatan, biaya distribusi hanya sepertiga dari penyaluran tunai (atau turun hingga 62%). Di Brazil, biaya transaksi turun dari 14,7% menjadi 2,6%. Di Kolombia, terjadi penghematan 15% biaya perjalanan dan waktu tunggu dari rata-rata 5 jam menjadi hanya 30 menit.

Di Bolivia, Peru dan Filipina, rata-rata simpanan para penerima bantuan meningkat 16% ketika diingatkan melalui SMS untuk menabung. Di Meksiko dan Nepal, pembukaan rekening bagi penerima bantuan, juga meningkatkan budaya menabung.

Ada juga nilai positif bagi produktivitas. Hal ini terjadi di Malawi, setelah penerapan subsidi via elektronik, output petani meningkat sebesar 21%. Di Kenya, peran perempuan di pedesaan menjadi meningkat setelah mereka mampu mengontrol keuangan dan tingkat konsumsinya. Sehingga terjadi peningkatan pada aspek kesehatan, pendidikan,  dan produktivitasnya.

Fakta-fakta tersebut merupakan alasan  kuat pemerintah untuk menggulirkan “e-Bansos”,  jika  sebelumnya telah melakukan uji coba dua kali. Berita gembiranya, hal ini akan segera dimulai pada  100 kabupaten/kota. “Mulai Juni penyerahan dana bantuan sosial sudah akan memulai menggunakan keuangan digital,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat memberikan bimbingan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu 7 Mei 2016.