Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, pengendalian harga pokok, dan konsistensi bantuan terhadap kelompok miskin menjadi cara meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Tim Ekonomi Kabinet Kerja dirombak oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2016 dengan menempatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Bersama seluruh Tim Ekonomi di bawah kendali  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bakal menghadapi tantangan berat meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia.

Seperti diketahui, perlambatan ekonomi global yang berakibat merosotnya harga komoditas yang selama ini menjadi andalan Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tertekan pada angka 4,79 persen. Namun tahun 2016 ini Bank Indonesia memprediksi, keadaannya akan sedikit membaik, sekitar 5 – 5,4 persen.

Untuk mencapai target pertumbuhan sebesar itu, tantangannya tentu tidak ringan. Dari sisi fiskal (penerimaan pajak dan belanja pemerintah) caranya dengan memperbesar penerimaan pajak. Sebagai dampak dari kelesuan ekonomi, penerimaan pajak berada di bawah target. Realisasi penerimaan pajak 2015 sebesar Rp 1.060 triliun. Sedangkan untuk tahun 2016, sampai bulan Mei terkumpul Rp 364,1 triliun atau 26,8 persen dari target APBN.

Padahal pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan berbagai sektor. Oleh karena itu meningkatkan penerimaan pajak menjadi tugas besar, terutama Tim Ekonomi, khususnya Menteri Keuangan, termasuk mensukseskan amnesti pajak. Melalui langkah ini bukan saja jumlah basis pajak akan bertambah, tetapi juga tebusan dan dana repatriasi akan masuk. Dilain sisi, kesuksesan program ini akan menjaga kelangsungan penerimaan negara di masa mendatang.

Tak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa penerimaan negara dibelanjakan ke sektor-sektor yang tepat dan terserap secara baik, agar terjadi efek rantai ekonomi. Intervensi negara lewat program kesejahteraan masyarakat, seperti misalnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Pangan, Kredit Usaha Rakyat berbunga rendah, dsb harus terus digerakkan. Karena melalui berbagai bantuan tersebut dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, jumlah rakyat miskin akan berkurang.

Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistis (BPS), pada Maret 2016 menunjukkan terjadi penurunan jumlah rakyat miskin. Dari 28,51 juta orang (11,13 persen) menjadi 28,01 juta orang (10,86 persen) atau berkurang 500.000 orang.

Jangan dilupakan tugas Tim Ekonomi baru ini adalah menjaga kestabilan harga. Adalah  kurang bermakna, jika upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan itu, selalu terganggu oleh kenaikan 9 bahan pokok yang tidak proporsional. Banyak riset menunjukkan sekitar 30-40 persen belanja masyarakat kurang mampu ditujukan untuk membeli bahan pokok. Oleh karena itu menjaga kestabilan harga menjadi tugas utama tim ekonomi baru ini.

Pasokan bahan pokok di pasar pun perlu dipantau. Menjaga cadangan pangan juga tak kalah pentingnya. Khusus untuk produk pertanian tersedianya stok dalam kisaran 15 – 20 persen dari kebutuhan adalah mutlak. Tanpa persediaan yang cukup, komoditas bahan pokok akan mudah dimainkan oleh pelaku pasar yang memunculkan gejolak harga.

Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah Tim Ekonomi baru ini mesti bekerja sama secara erat dengan otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia untuk menentukan suku bunga yang tepat. Melalui pengaturan suku bungan yang tepat maka investasi bisa meningkat. Tumbuhnya investasi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang berarti mengurangi pengangguran. Selanjutnya, bertambahnya angkatan kerja membuat pendapatan masyarakat meningkat. Alhasil bertambahnya tingkat pendapatan akan mengurangi kemiskinan. Jika efek berantai positif ini terus bergulir pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pekerjaan besar ini tentu tidak semudah membalikkan tangan, namun Presiden Joko Widodo telah memilih tim terbaik dan di pundak mereka tentu bersama seluruh pemangku kepentingan ekonomi Indonesia berjalan lebih kencang.