Kunci perubahan ke depan adalah teknologi sebagai bagian dari proses inovasi. Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya memanfaatkan tehnologi dalam konsep pembangunan bangsa.

Orang yang memenangkan pertarungan ke depan harus memenangkan teknologi itu sendiri. Kalau bangsa ini mau berubah melakukan inovasi maka yang harus dilakukan adalah meninggalkan rasa comfort zone atau rasa nyaman pada dirinya dan melakukan perubahan pada teknologi sebagai alat kunci ke depan menjadi lebih baik. Demikian disampaikan Menseskab Pramono Anung pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi (Hakteknas) di Solo (10/8).

Mengenai inovasi yang dilakukan pemerintah, Seskab menjelaskan, yang paling mendasar sebenarnya inovasi yang dilakukan adalah pemerintah ini keluar dari comfort zone-nya, melakukan reformasi di bidang kebijakan. 12 Paket Kebijakan di bidang ekonomi dari Presiden Jokowi juga bagian dari inovasi. Dalam ke 12 paket itu, hal-hal yang kemarin menjadi zona nyaman itu dipotong. Kemudian Presiden melakukan terobosan, melakukan pertemuan sampai dengan eselon III yang selama ini belum pernah ada.

Presiden memberi contoh bagaimana keluar dari rasa nyaman untuk melakukan perubahan. Sebab jika bangsa kita  biasa-biasa saja tidak ada perubahan. Bangsa ini tidak akan keluar dari medium track income. Jadi kita akan menjadi bangsa menengah terus. Padahal kita sudah waktunya untuk keluar menjadi bangsa yang lebih tinggi lagi kelasnya karena kita sudah menjadi anggota G20.

Menurut Seskab, yang paling utama adalah mau mengubah diri dan itu harus dimulai dari pemimpinnya. Pemimpin sampai dengan bawah mau mengubah diri. Mengubah kebisaan–kebiasaan yang membuat kita nyaman tetapi tidak produktif. Itulah kunci utama perubahan yang harus dilakukan di semua jajaran.

Di sisi lain, seiring dengan upaya untuk keluar dari zona nyaman, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkulu Utara terus melakukan upaya meningkatkan program pembangunan di pulau-pulau kecil terluar yang ada di Bengkulu Utara. Hal ini sejalan dengan semangat Nawacita ke-3 Pemerintahan Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan pembangunan dimulai dari pinggiran, keberadaan pulau terluar seperti Enggano dan pulau-pulau kecil di sekitarnya menjadi setara dan sejajar dengan yang ada di daratan. Menurut Mian, Bupati Bengkulu Utara, pembangunan Pulau Enggano salah satunya dilakukan dengan menguatkan sektor ekonomi yang diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya penguaatan sektor pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan sawah, kakao, dan pisang.

Seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara optimistus bahwa produk pertanian dan perkebunan akan menjadi produk unggulan Pulau Enggano. Potensi tanaman pisang Pulau Enggano cukup besar, bahkan sudah sampai dikirim ke luar daerah, Sumatera Barat, sampai Lampung. Kalau makan keripik Lampung itu sebenarnya milik Enggano. Lampung punya nama, tetapi sebenarnya pisangnya dari Enggano. Sektor kelautan dan perikanan juga menjadi fokus utama pengembangan Pulau Enggano. Hingga tahun 2014, Pemda telah memanfaatkan produksi 42 ton tuna/tahun, 26 ton cakalang/tahun. Padahal Potensi perikanan tangkap mencapai 1.741,30 ton.

Saat ini aksesibilitas penghubung antar wilayah menuju Pulau Enggano semakin baik dengan keberadaan dermaga pelabuhan dan pelabuhan udara untuk pesawat kecil. Sebelumnya, akses pulau ini hanya dapat ditempuh melalui akses jalan laut sejauh 97-105 mil laut dengan waktu tempuh 11-12 jam dari Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.  Namun, sejak tahun 2015 sudah ada tambahan akses melalui jalur udara.

Selama ini, banyak penumpang yang tidak tertampung karena pesawat Susi Airlines yang mempunyai kapasitas 15-20 orang. Dengan semakin banyaknya wisawatan yang berkunjung, akan lebih banyak orang yang mengenal karakteristik khusus Pulau Enggano, dengan kekhasan hutan mangrove, biota laut, dan kondisi ekosistem di sana yang tidak dimiliki pulau lain.

Penguatan infrastruktur akan terus dilakukan karena masih jauhnya jarak alat transportasi sehingga menyebabkan BBM (Bahan Bakar Minyak) terbatas dan mahal. Selain itu infrastruktur dasar banyak yang belum memadai, sehingga biaya pembangunan menjadi tinggi. Masyarakat juga masih terisolasi, karena belum adanya jaringan listrik PLN dan PDAM. Itulah upaya nyata untuk keluar dari zona nyaman di tingkat daerah.