Presiden Jokowi meyakini bahwa hanya dengan toleransi dan optimisme pemerintahan akan mampu mendorong terwujudnya potensi sebagai bangsa pemenang.

Keterbukaan adalah syarat mendasar untuk terbangunnya toleransi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyakat. Apalagi bagi bangsa yang begitu majemuk seperti halnya Indonesia. “Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dengan persatuan di tengah kebhinnekaan. Dengan toleransi dan persatuan kita akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa kita,” tegas Presiden Jokowi kepada Pers di Istana Merdeka (13-6-2016).

Esok harinya dalam acara buka puasa bersama para pemimpin Lembaga Negara Presiden mengajak bersyukur bersama-sama, terlebih saat ini adalah bulan suci bulan Ramadhan. “Marilah kita bersyukur bersama-sama, mari kita ajak hati kita, mari kita perkuat kekompakan kita, mari kita perteguh kerja sama kita membangun bangsa dan negara,” kata Presiden Jokowi (14-6-2016).

Presiden mengajak semua pihak harus optimistis bahwa kita bisa memenangkan persaingan, bisa menjadi pemenang di kancah persaingan yang sangat ketat sekarang ini. Untuk memenangkan persaingan, Presiden mengingatkan agar tidak surut selangkahpun. “Kita harus bangun konektivitas dari Sabang sampai Merauke, hambatan birokrasi yang ada harus kita pangkas, kualitas SDM semuanya harus kita tingkatkan,” tutur Presiden

Kepada para pimpinan lembaga negara, Presiden berharap melalui pertemuan ini dapat saling mengisi, saling menutup adanya kekurangan-kekurangan yang kita punyai. “Dengan kerja keras dan kerja sama itu, saya yakin negara kita benar-benar bisa menjadi negara yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur (negara yang baik dan selalu dalam ampunan Allah),” tegasnya.

Optimisme Presiden Jokowi bukanlah sebuah optimism tanpa dasar. Salah satu argumen yang diyakini Presiden adalah potensi laut Indonesia. Sebagai negara yang 70% atau dua pertiga wilayahnya adalah laut,  potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia bisa mencapai 1,2 trilun dolar AS per tahun. “Dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang,” ungkap Presiden Jokowi. Ini artinya, masih banyak potensi laut Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu sudah waktunya kita mempercepat pembangunan di kelautan kita. Karena masa depan kita ada di laut.

“Kita akan bisa menjadi negara besar kalau kita bisa menjaga, mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar. Sektor kelautan bisa menjadi penggerak ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Pembangunan Kelautan, di Kantor Presiden, Jakarta (15/6). Presiden membandingkan beberapa Negara. Misalnya ekonomi kelautan Jepang mampu menyumbang 48,5 persen PDB atau setara dengan 17.500 miliar dolar AS dan Thailand yang garis pantainya hanya 2.800 km, mampu menyumbang devisa sebesar 212 miliar dolar AS.

Dasar optimisme ini sangat jelas dan kuat. Potensi besar di bidang kelautan adalah sesuatu yang faktual. Sesuatu yang nyata ada di depan mata kita. Bagaimana menggarap dan memaksimalkan potensi itu adalah tantangan yang kita hadapi saat ini. Namun Presiden juga sudah jelas mengatakan bahwa syarat utama untuk mewujudkan potensi itu adalah persatuan, kerjasama dan saling mengisi. Dan untuk bisa melakukan itu, pertama-tama kita harus memiliki toleransi satu sama lain. Persatuan, kerjasama dan saling mengisi akan mudah dicapai jika semua eleman bangsa memiliki jiwa dan sikap toleran. Jika semua itu telah terpenuhi, syarat berikutnya adalah kerja keras. Niscaya kita akan menjadi bangsa besar yang mampu memenangkan persaingan global yang kini kita hadapi.