Sebagai konsekuensi dunia yang menjadi semakin global, kebijakan untuk mengubah jangka waktu masa berlaku visa kunjungan dan ijin tinggal menjadi hal yang tak terelakkan.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. PP yang ditandatangani pada 27 Juni 2016 ini antara lain didasari pertimbangan untuk memberikan kemudahan bagi eks warga negara Indonesia dan keluarganya berupa perpanjangan izin tinggal kunjungan serta untuk memenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasional terkait dengan penambahan jangka waktu visa kunjungan bagi orang asing.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan dunia yang semakin meng-global, kebijakan untuk mengubah jangka waktu masa berlaku visa kunjungan dan ijin tinggal memang menjadi hal yang tak terelakkan. Mobilitas domisili warga Indonesia sebagai bagian dari warga dunia global sebagaimana warga negara belahan dunia lain menjadi semakin tinggi di dunia yang semakin disatukan oleh kemajuan tehnologi informasi saat ini. Presiden Jokowi merespon kondisi ini sesuai kebutuhan yang dituntut perkembangan zaman.

Pemerintah kemudian melakukan perubahan PP terkait hal tersebut. Seperti visa kunjungan sejumlah negara lain yang memiliki masa berlaku lebih panjang, Indonesia kini juga memperpanjang jangka waktu kunjungan. Dalam PP baru itu disebutkan, visa diplomatik dan visa dinas untuk beberapa kali perjalanan berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. Visa kunjungan untuk beberapa kali perjalanan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Demikian bunyi pasal 111 ayat 2. Sebelumnya ketentuan mengenai hal ini tidak ada.

PP ini juga merevisi masa izin tinggal, khususnya bagi orang asing eks Warga Negara Indonesia (WNI). Sebelumnya hanya disebutkan, izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan 1 kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 hari sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang paling banyak 4 kali. Jangka waktu yang diberikan untuk setiap kali perpanjangan paling lama 30 hari. Sementara izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan tidak dapat diperpanjang.

Dengan masa berlaku visa kunjungan menjadi lima tahun, hal ini otomatis juga akan mempermudah para wisatawan dalam mengunjungi berbagai destinasi wisata di Indonesia. Hanya dengan satu kali mengurus visa kunjungan mereka memiliki jangka waktu 5 tahun untuk datang berkunjung ke Indonesia. Kemudahan ini sedikit banyak akan berkontribusi mendorong peningkatan jumlah wisatawan yang ingin kembali berwisata ke Indonesia setelah kunjungan mereka sebelumnya.

Selain visa kunjungan, dalam PP Nomor 26 Tahun 2016 juga ditambahkan beberapa ayat terkait soal izin tinggal. Bahwa ketentuan izin tinggal dalam PP baru ini berlaku untuk eks warga Indonesia yang orang Indonesia dan dikecualikan bagi orang asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya. Izin Tinggal kunjungan bagi orang asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya  dapat diperpanjang paling banyak 2 kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 60 hari. Demikian dijelaskan dalam pasal 136 ayat (5) PP tersebut.

Ditegaskan dalam PP ini, bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: (a). Visa kunjungan yang telah dimiliki oleh Orang Asing dan Izin Tinggal kunjungan bagi eks warga negara Indonesia masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir; dan (b). Permohonan Visa kunjungan dan Izin Tinggal kunjungan yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini otomatis mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan dengan berlakunya PP ini tentu diharapkan berdampak positif bagi pemerintah, para wisatawan dan eks  warga Indonesia, baik yang orang Indonesia maupun eks warga Indonesia yang orang asing. Sebagaimana selalu ditegaskan Presiden Jokowi terkait urusan regulasi, semua peraturan pada prinsipnya harus ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar proses pembangunan secara umum.