Peran Indonesia di berbagai forum internasional dilandasi oleh kepentingan nasional. Itu artinya kerja sama di berbagai bidang di kedepankan. Sementara di sisi lain pemerintah juga akan meminimalisasi dampak globalisasi dan integrasi ekonomi regional.

Bagaimana politik luar negeri Indonesia hendak diwujudkan telah dijelaskan dalam Visi Nawacita Jokowi-JK dalam masa kampanye 2014 lalu. Bahkan dalam butir Nawacita pertama, soal politik luar negeri sudah dibicarakan, yaitu “Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.”

Di sini terdapat sejumlah kata kunci yang menjadi dasar bagi politik luar negeri Indonesia, yaitu “politik luar negeri bebas aktif”, “dilandasi kepentingan nasional” dan “memperkuat jatidiri sebagai negara maritim”.

Masih dalam butir pertama Nawacita, disebutkan pula bahwa “Kami akan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.”

Selanjutnya, “Kami akan meminimalisasi dampak dari globalisasi, integrasi ekonomi regional dan perdagangan bebas terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia.”

Oleh karena itu dalam forum G-20 di Hangzhou, Tiongkok pada tanggal 4-5 September 2016, Presiden Jokowi mengedepankan strategi politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan kepentingan nasional dan pada saat yang sama memperkuat peran Indonesia dalam konteks kerja sama global kali ini. Paralel dengan itu pula, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B. Panjaitan yang turut mendampingi perjalanan presiden, berbicara tentang peluang investasi di bidang maritim pada para pengusaha di Tiongkok.

Sebagaimana disampaikan dalam pidatonya, Presiden Jokowi berharap “negara-negara G-20 dapat memberikan asistensi untuk mengurangi kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang serta meningkatkan kerja sama dalam pengembangan teknologi antara negara-negara anggota G-20.”

Apa yang disampaikan presiden di forum G-20 ini sejalan dengan upaya yang sedang dilakukan pemerintah di dalam negeri untuk memanfaatkan era digital ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program keungan inklusif. Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Ratu Belanda Maxima, pada 1 September, hal yang sama juga dibicarakan.

“Beliau bisa mengkoordinasi, di UN maupun World Bank dan Foundation-foundation besar. Saya minta agar bisa didorong untuk mengembangkan financial inclusion kita untuk bisa lebih cepat,” ungkap presiden dalam konferensi pers di Istana Merdeka, saat itu.

Sejumlah inisiatif aplikasi seperti e-kios, e-waroong, tabungan untuk pelajar, serta akses perbankan bagi UMKM, petani dan nelayan saat ini memang sedang dikembangkan dan difasilitasi oleh pemerintah. Hal-hal tersebut, dibarengi dengan upaya memanfaatkan posisi tawar Indonesia melalui berbagai forum internasional, merupakan sejumlah hal yang harus dilakukan bila Indonesia ingin cepat melompat maju dalam perekonomian dan peradaban.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara anggota G-20, Indonesia memiliki kepercayaan diri untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya sebagaimana yang sudah disampaikan Presiden Jokowi. Lebih dari itu, sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga diharapkan memberikan kontribusi positif dalam menciptakan perdamaian dunia – yang belakangan ini masih disibukkan dengan berbagai isu terorisme internasional. Keamanan global, bagaimanapun merupakan salah satu prasyarat penting bagi kemajuan ekonomi bersama.

Bagaimana kepentingan nasional kita dapat benar-benar terwujud, dalam berbagai forum internasional tentunya membutuhkan pengawalan dan juga bergantung dari komitmen negara-negara lain. Kita berharap bahwa upaya seperti ini bisa menjadi lebih efektif dalam berbagai fora internasional berikutnya. Asalkan, kita semua, mau ambil bagian – sekecil apapun itu – di dalam upaya tersebut.