Agar lebih tepat sasaran dan memberikan pilihan nutrisi bagi kelompok kurang mampu, pemerintah mengubah program Raskin menjadi Bantuan Pangan dengan sistem Voucher. Penerapannya akan dilakukan bertahap, mulai Januari 2017.

Pemerintah terus melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat miskin. Salah satunya dengan mengubah bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan dengan sistem Voucher. Voucher ini selanjutnya dapat ditukarkan dengan bahan pangan.
“Program Raskin akan kita ganti dengan Voucher yang akan disampaikan langsung pada rumah tangga yang jadi sasaran. Voucher ini dapat digunakan untuk menebus beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar, warung, dan toko pada harga yang berlaku,” terang Presiden dalam rapat terbatas soal Perubahan Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan di Jakarta, Selasa 19 Juli 2016.

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, Presiden berharap agar rakyat yang kurang mampu dapat memiliki lebih banyak pilihan dan memperoleh nutrisi yang jauh lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tapi juga protein.

Soal angka kemiskinan ini  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penduduk miskin per Maret 2016 sebesar 10,86 persen dari total populasi. Angka kemiskinan ini turun dibandingkan dengan Maret 2015 yang mencapai 11,22 persen. Penurunan angka kemiskinan ini dapat menjadi momentum untuk memaksimalkan program yang menyasar kelompok kurang mampu.

“Apabila Voucher ini bisa kita kerjakan dengan baik dan secepatnya kita lakukan, saya meyakini angka-angka yang tadi saya sampaikan akan bisa turun lebih banyak lagi,” tutupnya.

Reformasi kebijakan pangan ini juga bertujuan agar Badan Urusan Logistik (BULOG) dapat kembali menjalankan  fungsi  semula, sebagai  stabilitasor harga beras dan bahan pangan lainnya. Serta menyangga harga gabah petani jika harga gabah jatuh.

Bagaimana  dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang sulit dijangkau, seperti di Papua atau daerah lain?  Presiden menginstruksikan agar dibuat suatu kebijakan khusus yang mampu memenuhi kebutuhan warga di daerah-daerah tersebut.

Perubahan Raskin menjadi Bantuan Pangan menggunakan Voucher ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi berdasar pengkajian yang mendalam. Komisi Pemberantasan Korupsi, 3 April 2014 menyatakan penyaluran Raskin memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya: tidak tepat sasaran,  jumlah, waktu,  kualitas,  harga, dan tepat administrasi sehingga sistemnya harus didesain ulang.

Dengan adanya banyak catatan tersebut dan setelah dilakukan pengkajian, pemerintah akhirnya mereformasi Raskin dengan mengubah sistem Raskin dari subsidi menjadi e-Voucher yang diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran. E-voucher ini hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan/atau bahan pangan lain di agen LKD/Laku Pandai/Warung/e-Warung/Toko/Pedagang Pasar yang terdaftar pada harga yang berlaku dan secara bertahap, dimulai pada Januari 2017 di beberapa kota.

Karena  E-Voucher ini memerlukan infrastruktur dan kesiapan pasar. Sehingga reformasi akan diawali di beberapa kota besar, disusul kota/kabupaten lainnya. Pemerintah akan mendesain “kebijakan khusus” untuk daerah yang sulit dijangkau. Implementasi “kebijakan khusus” ini dimulai 2018. Sebelum tenggat waktu tersebut, penyaluran Raskin dengan sistem lama masih berlaku.

Beberapa kelemahan penyaluran Raskin yang diidentifikasi KPK di atas diperbaiki dengan reformasi lewat Bantuan Pangan ini. Diantaranya: meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan nutrisi yang lebih seimbang (beras-karbohidrat dan bahan pangan lain) kepada masyarakat kurang mampu;  memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada masyarakat kurang mampu (tentang kapan;, berapa, apa yang mau dibeli dan dimana); mendorong usaha eceran rakyat;  memberikan akses jasa keuangan pada masyarakat kurang mampu; mengembalikan fungsi BULOG sebagai buffer stock, stabilisator harga beras, dan penyangga harga gabah petani; dan terakhir mengefektifkan anggaran.

Dengan adanya Voucher pangan ini ada kekhawatiran tentang berkurangnya peran BULOG tidak perlu terjadi. Pemerintah bahkan akan memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) di BULOG.

Bagaimana dengan kemungkinan kenaikan inflasi? Studi menemukan dampak Raskin terhadap penurunan harga beras tidak lebih dari 1/15 dari dampak cadangan beras BULOG. Jadi, Pemerintah akan memastikan stok beras di BULOG cukup. Pemerintah akan memastikan harga beras wajar dan stabil.

Terakhir untuk rumah tangga sasaran tidak menerima e-voucher, pemerintah akan menyediakan mekanisme penanganan keluhan. Tatacaranya akan disusun segera.