Melalui uang tebusan, repatriasi dana, dan deklarasi, serangkaian dampak positif program amnesti pajak akan didapat. Di antaranya mengamankan posisi APBN, adanya redistribusi pendapatan, terjaganya stabilitas nilai rupiah, dan peningkatan tax ratio.

Apa sebenarnya ukuran keberhasilan amnesti pajak? Apakah dengan terpenuhinya uang tebusan sebesar Rp 165 triliun? Atau diukur dari masuknya dana repatriasi sebesar Rp 1.000 – 2.000 triliun pada akhir program amnesti pajak?

Lalu bagaimana memaknai uang tebusan Rp 42,2 triliun dan deklarasi harta Rp 1.770 triliun dan dana repatriasi sebesar 92,6 trilliun yang terkumpul per Senin, 26 September 2016, serta jumlah wajib pajak peserta amnesti pajak yang menembus 140.229 orang, yang sudah pasti semua angka-angka itu akan terus naik menjelang 30 September 2016 mendatang?

Uang tebusan sebesar Rp 42,2 triliun itu, tentu saja  sangat berarti, karena setara dengan 6,21 persen penerimaan PPh tahun lalu. Atau kalau menggunakan pembanding lain, bisa dipakai untuk membiayai subsidi listrik pelanggan listrik 450 VA yang berjumlah 22,8 juta dengan nilai subsidi sebesar Rp 21 triliun dalam satu tahun. Uang tebusan itu juga bisa dipakai misalnya, untuk pemberian bantuan Program Jaminan Kesehatan sebesar Rp 23 triliun pada tahun 2016.

Jadi jelaslah bahwa angka itu bukan main-main. Sementara dari sisi keadilan, komposisi uang tebusan yang sebagian besar berasal dari non UMKM yang kemudian dipakai untuk membantu subsidi rakyat miskin mencerminkan berjalannya redistribusi pendapatan dari mereka yang mampu ke kelompok yang kurang mampu.

Bagaimana dengan dampak uang repatriasi sebesar Rp 92,6 triliun baik dalam rupiah, US dolar, dan mata uang lain. Dana segar yang ditanam dalam berbagai instrumen keuangan dan riil selama 3 tahun ini jelas akan menjaga stabilitas rupiah dan menjaga likuiditas perekonomian.

Karena jumlah di atas ekuivalen dengan transaksi valuta asing selama 11 hari. Nilai itu nyaris menyamai nilai pemananaman modal asing pada semester I tahun 2016. Masuknya uang repatriasi akan menyebabkan biaya dana turun dan suku bunga kredit juga turun.

Sementara deklarasi harta sebesar Rp 1.770 triliun bakal mendongkrak tax ratio yang di Indonesia masih sebesar 10 persen dari Produk Domestik Bruto. Angka ini memang masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN yang rata-rata berkisar pada 13-15 persen dari PDB.

Padahal pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang penting. Nyatanya hanya 27 juta orang yang memiliki NPWP. Dari jumlah itu, cuma 10 juta warga yang menyampaikan SPT. Dan dari jumlah ini hanya 100.000 orang yang membayar kekurangan untuk WP pribadi.

Jelaslah, program amnesti pajak dapat menaikkan tax ratio pada tahun-tahun mendatang sebesar 1 persen melalui kepatuhan wajib pajak, kenaikan basis pajak, dan naiknya laba perusahaan karena pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, penerimaan pajak yang lebih konsisten ini akan meningkatkan pembiayaan pembangunan.

Pada akhirnya keberhasilan amnesti pajak diukur oleh tiga hal berdasar kepentingannya. Pertama adalah meningkatnya basis pajak. Ukuran ini bersifat jangka panjang karena akan menaikkan tax ratio secara berkesinambungan.

Kedua besarnya uang repatriasi. Melalui dana repatriasi, likuiditas perekonomian naik dalam jangka menengah, setidaknya dalam tiga tahun ke depan. Karena Undang-undang Pengampunan Pajak mensyaratkan dana repatriasi ditahan dalam sistem keuangan Indonesia selama tiga tahun.

Ketiga, adalah uang tebusan yang berefek jangka pendek, yakni uang yang diterima pemerintah selama masa pengampunan pajak. Uang tebusan ini diterima sekali saja, mulai pertengahan 2016 sampai Maret 2017.

Berbagai dampak positif Amnesti pajak ini menunjukkan bahwa program ini berjalan sesuai dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai yakni perluasan basis data wajib pajak. Sementara dominasi peserta dari kalangan Orang Pribadi Non UMKM menunjukkan kalau program ini tepat sasaran.