Di samping melakukan pemadaman titik-titik api dan penanganan kesehatan bagi masyarakat, proses penetapan tersangka baik institusi maupun perorangan telah mencapai 270 tersangka

Bencana kabut asap yang melanda Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera harus dapat segera diakhiri dan dicarikan solusi agar kejadian terbakarnya hutan dan lahan tidak terulang di kemudian hari. Luasnya lahan yang terbakar menyebabkan sulitnya proses pemadaman meskipun telah dikerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan yang ada baik melalui darat maupun udara, termasuk rekayasa cuaca.

Kabut asap yang semakin pekat, menyebabkan kualitas udara sudah berada pada level berbahaya. Pemerintah akhirnya berusaha untuk mengevakuasi warga terutama kelompok rentan (balita, anak-anak, ibu hamil dan orang tua) ke sarana gedung pemerintahan daerah yang sudah dilengkapi alat pemurnian udara agar udara yang dihirup cukup layak. Lokasi tersebut telah disiapkan pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan terhadap warga terdampak kabut asap.

Presiden Jokowi telah menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait agar bekerjasama dalam penanganan masalah kabut asap. Di samping melakukan pemadaman titik-titik api, penanganan kesehatan bagi masyarakat harus segera disediakan di lokasi posko penanganan kabut asap.

“Kondisi ini sangat berdampak dan sudah masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan perlunya penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. “Yang pertama one map policy itu harus berjalan, di Kemenko Perekonomian dan mungkin Bappenas harus jalan,” kata Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden Jokowi menegaskan, untuk lahan gambut, tidak ada izin baru yang akan dikeluarkan, serta me-review semua izin konsesi lahan yang lama untuk dievaluasi.. “Segera lakukan restorasi gambut, yang belum dibuka tidak boleh dibuka. Ini penting,” kata Presiden Jokowi dengan tegas.

Untuk penanganan jangka panjang, Presiden Jokowi meminta masukan dari berbagai pakar tentang penanganan lahan gambut secara tepat dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar kita tidak terus-menerus mengalami persoalan yang sama dari tahun ke tahun. “Hujan pun akan terus jalan akan dibuat di semua provinsi yang rawan kebakaran, terutama yang lahan gambut,” ucapnya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang harus terus dilakukan. Proses penetapan tersangka baik institusi maupun perorangan telah mencapai 270 tersangka. Dalam penegakan hukum, selain proses secara pidana, pemerintah juga akan melakukan proses perdata dalam bentuk permintaan ganti rugi kepada perusahaan, kejahatan menyangkut korporasinya, dan yang terakhir pemberian sanksi administrasi berupa pembekuan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang lalai ataupun yang menyebabkan bencana asap.
Upaya dari penanganan pemadaman kebakaran lahan dan hutan akan memberikan dampak efektif jika disertai penegakan hukum yang tegas. Hal tersebut dimaksudkan, agar peristiwa yang serupa tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Evaluasi izin pembukaan lahan harus terus dilakukan dan sanksi yang tegas harus diberikan jika ada yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Selain itu, upaya restorasi hutan harus terus dilakukan berbarengan dengan moratorium izin konsesi lahan baru.
Namun, selain upaya dari pemerintah, persoalan penanganan kebakaran lahan dan hutan akan lebih efektif jika didukung oleh kesadaran masyarakat sekitar. Misalnya, dengan tidak melakukan pembukaan lahan baru dengan cara membakar lahan, baik untuk kepentingan pribadi maupun korporasi. Di samping itu, peran aktif dari masyarakat untuk menginformasikan kepada penegak hukum apabila menemukan pelanggaran, akan sangat membantu agar bencana kabut asap tidak terjadi lagi di kemudian hari.