Pergantian Presiden FIFA jadi kesempatan menyepakati reformasi PSSI. Pemerintah akan tetap mengawasi meskipun pembekuan sudah dicabut

Sejak dahulu, sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga terpopuler di Indonesia. Bahkan, federasi yang saat ini bernama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) telah lahir jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada pada tahun 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah Ir. Soeratin Sosrosoegondo.

Namun, sejak PSSI bergabung dengan induk federasi sepakbola dunia (FIFA) pada tahun 1952 dan federasi sepakbola Asia (AFC) pada tahun 1954, belum ada prestasi yang signifikan yang dapat diraih Tim Nasional Indonesia dalam kancah persepakbolaan dunia. Berbagai isu “miring” terhadap PSSI dalam mengelola persepakbolaan nasional dan terjadinya kisruh dualisme di tubuh federasi, membuat pemerintah bertekad untuk mereformasi persebakbolaan di tanah air.

Pemerintah pun pada akhirnya, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), mengeluarkan surat keputusan “pembekuan” PSSI. Dengan cara seperti ini pemerintah hendak memberi kesempatan pada semua pemangku kepentingan yang relevan untuk mempersiapkan tata kelola organisasi PSSI yang transparan dan akuntabel. Sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian memalukan yang makin memperburuk citra persepakbolaan Indonesia, seperti tunggakan gaji pemain dan isu-isu adanya pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola.

Dengan tata kelola yang baik, PSSI dapat melakukan perencanaan strategis dan mengimplementasikannya secara tepat dan seksama untuk mencapai tujuan peningkatan prestasi sepak bola nasional di tingkat dunia.

Setelah hampir satu tahun “dibekukan” pemerintah telah dapat menginventarisir berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh PSSI. Kemudian dengan terpilihnya presiden baru FIFA, Gianni Infantino, Presiden Jokowi merasa saat sekarang merupakan waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan FIFA.

Federasi sepak bola internasional itu pun baru saja menjalan proses reformasi besar-besaran akibat skandal korupsi yang melibatkan para pimpinan tertingginya. Semangat pembaruan di dalam tubuh FIFA ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif di tubuh PSSI.

“Karena kemarin kita sudah dapat ketua baru FIFA, saya kira kita akan mengirim utusan untuk bicarakan masalah PSSI,” kata Presiden Jokowi di Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016.

Presiden menjelaskan, pemerintah telah memiliki peta jalan terkait persepakbolaan nasional ke depannya. Dengan adanya peta jalan tersebut, maka pembicaraan dengan FIFA bisa berlangsung lebih mendalam dan singkat. Itu juga akan memberikan sinyal yang jelas mengenai komitmen pemerintah untuk mengembangkan sepak bola fair di Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa pencabutan pembekuan terhadap PSSI akan sesegera mungkin dilakukan setelah ada kesepakatan dengan FIFA. Kajian terkait rencana pencabutan sanksi pembekuan PSSI pun sedang dipersiapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi atas permintaan Presiden.

Kajian tersebut meliputi aspek hukum dan politis, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dulu pernah disampaikan oleh FIFA kepada Presiden. Menpora sendiri menegaskan bahwa, meskipun pencabutan sanksi sudah dilakukan, pemerintah tetap akan melakukan pengawasan terhadap jalannya reformasi di tubuh PSSI.

Reformasi dalam tubuh federasi diharapkan akan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap kemajuan sepakbola di Indonesia. Sebab, sepakbola bukan hanya sekedar olahraga dan bisnis saja, melainkan menjadi cabang olahraga pemersatu bangsa.