Dengan total aset Rp4.500 triliun, BUMN adalah aktor penting untuk wujudkan Nawacita. Dibutuhkan sinergi melalui peta jalan yang komprehensif

Salah satu tantangan terbesar pemerintah untuk melaksanakan semua janji yang terdapat dalam Nawacita adalah keterbatasan anggaran. Untuk membangun berbagai proyek infrastruktur saja, butuh lebih dari Rp4.700 triliun. Bandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 yang hanya Rp2.121,3 triliun.

Jelas bahwa Nawacita adalah proyek besar yang membutuhkan partisipasi lebih banyak aktor. Pemerintah dan swasta, dari dalam dan luar negeri. Ini juga menjelaskan mengapa pemerintah membuka keran investasi yang pada tahun 2015 lalu mencapai Rp545,4 triliun.

Keterbukaan terhadap investasi menjadi keniscayaan. Meskipun demikian, aliran investasi yang masuk harus secara cerdik digunakan untuk membangun sektor-sektor produktif yang pada gilirannya akan mendukung produktivitas dan daya saing nasional.

Salah satu strategi penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dan masyarakat umum, adalah mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi aktor sentral. Dalam isitilah Presiden Jokowi, “lokomotif penggerak perekonomian”.

Hal ini sudah disebutkan di butir ke-6 Nawacita, yaitu “Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.” Kalimat selanjutnya dari butir tersebut menyatakan bahwa “Kami akan mendorong BUMN menjadi agen pembangunan”.

Menjadi agen pembangunan tidak berarti semua BUMN harus menjalankan “proyek sosial” yang merugi. Sebagian BUMN harus menjalankan fungsi mencari keuntungan mengingat tantangan pembiayaan pembangunan, namun sebagian lagi, harus menjalankan fungsi sosial yang sebetulnya akan memberikan keuntungan jangka panjang – misalnya untuk menjalankan fungsi stabilisasi harga pangan agar masyarakat tetap tidak terjerambab dalam kemiskinan.

Untuk BUMN yang ditugaskan mencari keuntungan, tantangannya jelas, harus memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik. Ini merupakan pekerjaan rumah tersendiri. Sementara untuk BUMN yang diberikan tugas khusus, indikator kinerjanya harus tercermin dari dampak sosial yang nyata.

Tahun 2014, diperkirakan total aset BUMN sudah mencapai Rp4.500 triliun. Namun, tanpa pengelompokan antara yang untung dan yang rugi, return on asset (perbandingan antara penghasilan bersih dengan total aset) yang diraih masih rendah, yaitu 0,03 kali atau 3,3%. Hal ini diperoleh dengan membagi perkiraan penerimaan BUMN di tahun 2014 yang mencapai Rp148,17 triliun dengan Rp4.500 triliun perkiraan aset BUMN.

Di sinilah pentingya melakukan reformasi BUMN. Salah satunya dengan mendirikan holding bagi BUMN yang ditargetkan meraih keuntungan. Dengan cara ini, tingkat efisiensi dan profitabilitas tentu bisa ditingkatkan secara signifikan. Dari total Rp148,17 triliun penerimaan BUMN di tahun 2014, sebetulnya Rp145,13 triliun atau 97,94%, dihasilkan hanya oleh 20 BUMN dengan laba terbesar.

Di samping itu, melalui pembentukan holding yang tentunya akan mencatatkan nilai aset yang juga besar, posisi tawar BUMN untuk mendapatkan pembiayaan pun otomatis menjadi lebih kuat. Sehingga bisa lebih leluasa menjalankan berbagai program dalam Nawacita.

Semua strategi itu tentu perlu diturunkan dalam sebuah peta jalan yang komprehensif. “Kita ingin peta jalan yang jelas agar BUMN kita kuat dan lincah, berani bersaing di era yang kompetitif,” ucap Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas Holding BUMN tanggal 29 Februari 2016 di Kantor Presiden.