Strategi memberi insentif dan tekanan pada wajib pajak atau pull and push menjadi contoh  sukses pengampunan pajak.

 

Pengampunan pajak atau tax amnesty terkait antara lain dengan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Keberhasilan tax amnesty di Afrika Selatan misalnya, tak bisa dilepaskan dari sosok Nelson Mandela. Sebagai pemimpin yang dicintai rakyat, ia  mampu melakukan reformasi perpajakan di negaranya.

Pengampunan pajak menjadi cara untuk menghimpun dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam waktu singkat. Melalui pemberlakuan tax amnesty diharapkan wajib pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan yang sebelumnya tidak memenuhi kewajiban membayar pajak, bersedia menarik kembali uangnya.

Pemerintah Afrika Selatan menggunakan strategi bernama “Pull and Push” dalam program tax amnesty yang mereka jalankan. Pull, yaitu menarik atau memberikan insentif agar WP tertarik ikut serta dalam program ini. Misalnya dengan cara penghapusan denda dan bunga pajak terutang atau pembayaran tebusan dengan tarif yang rendah.

Sedangkan Push, dilakukan dengan memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya WP tidak mau berpartisipasi. Misalnya lewat peningkatan kuantitas dan kualitas tax audit, strategi pemilihan target penyidikan yang tepat dan transparasi hasil penyidikan serta sanksi pidana pajak sementara sebelum program amnesti diumumkan.

Ada 4 tujuan utama amnesti pajak yang dilakukan pemerintah Afrika Selatan. Pertama, mewajibkan penduduk Afrika Selatan patuh terhadap ketentuan exchange control dan masalah perpajakan. Kedua, memberi kewenangan bagi South African Revenue Services (SARS) dan Exchange Control Department of the South African Reserve Bank (SARB) mengawasi aset milik warga Afrika Selatan yang berada di luar negeri. Ketiga, memfasilitasi pengembalian aset yang berada di luar negeri. Keempat, meningkatkan penerimaan pajak di masa yang datang.

Sebelumnya, banyak warga negara Afrika Selatan menyimpan dana atau hartanya di luar negeri dengan berbagai alasan, bukan hanya untuk menghindari ketentuan exchange control regulations. Namun melalui pemberlakukan tax amnesty, tingkat pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri di Afrika Selatan pun meningkat. Misalnya bunga yang diperoleh dari bank dan rekening kepemilikan atas properti di luar negeri yang harus  dikenakan pajak.

Afrika Selatan telah melaksanakan amnesti pajak tiga kali, yaitu tahun 1995, 1996, dan 2003. Pada tahun 1997 ada tambahan formulir bagi foreign passive income yang juga dikenakan pajak. Misalnya penghasilan atas bunga dan royalti dan dampaknya kemudian diberlakukan bagi seluruh penduduk Afrika Selatan pada 1 Januari 2001. Pada tahun 2003 ada special amnesty, dimana ruang lingkupnya dibatasi hanya pada pengakuan aset rakyat atau WP yang ada di luar negeri. Juga transaksi yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas devisa.

Secara lebih spesifik, amnesti pajak ini dibatasi kepada mereka yang memiliki aset di luar negeri namun belum membayar pajak di masa lalu. Dalam Tax Amnesty tahun 2003, pengampunan pajak hanya terbatas pada PPh Orang Pribadi (Personal Income Tax), termasuk pajak atas warisan (estate duty). Sedangkan PPN dan witholding taxes tidak termasuk dalam program ini.

Masyarakat Afrika Selatan menyambut positif program ini. Hal ini terlihat dari tren pendaftaran secara eksponensial di mana proporsi jumlah wajib pajak dan masyarakat yang mendaftar saat menjelang tenggat waktu melonjak drastis. Total penerimaan uang tebusan tax amnesty mencapai 2,2 miliar rand atau 0,7% dari total penerimaan pajak pada tahun yang sama.

Pengalaman Afrika Selatan bisa menjadi rujukan untuk melakukan tax amnesty di Indonesia. Dampak langsung keberhasilan tax amnesty adalah peningkatan pemasukan negara yang bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sebagaimana diprioritaskan Presiden Jokowi. Ini merupakan pewujudan amanah Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan desa.