Sesaat setelah UU Tax Amnesty disahkan, dana segar langsung mengucur ke instrumen pasar saham, IHSG menembus batas psikologis pada angka 5.000. Momentum ini hendaknya diikuti reformasi pada sektor perpajakan untuk menghasilkan penerimaan yang berkelanjutan.

Pajak ibarat “nyawa” pembangunan. Ungkapan tersebut bukan mengada-ada. Mari kita lihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita. Target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun. Target pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp273,8 triliun.

Langkah untuk mencapai target pajak salah satunya dengan optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha. Undang Undang Tax Amnesty atau, pengampunan pajak memberikan ruang bagi wajib pajak yang selama ini sulit menyelesaikan masalah pajak maupun yang mau merepatriasi dana mereka ke Indonesia.

Pengesahan UU Tax Amnesty oleh DPR pada Selasa (28/6/2016) disambut positif oleh para investor. Mereka mengkalkulasi langkah ini akan meningkatkan likuiditas pasar.

Apabila dilihat sepintas dampak pengesahan UU Tax Amnesty langsung tercermin di pasar saham. Sehari sebelum pengesahan UU tersebut, Senin (27/6/2016) dana bersih yang masuk masih USD 58.23 juta. Tepat pada saat UU disahkan menjadi USD 52.14 juta. Namun pada Rabu (29/6/2016) dan Kamis (30/6/2016) dana bersih yang masuk melejit hingga USD 131.18 juta dan USD 131.78 juta.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencerminkan pergerakan harga saham secara umum pada akhirnya juga mencapai rekor tertinggi, bahkan menembus batas psikologis 5000. Pada Senin (27/6/2016) IHSG bertengger pada angka 4836, lalu pada Selasa merangkak naik menjadi 4882. Rabu naik 98 poin menjadi 4980, dan Kamis menembus batas psikologis menjadi 5016. Kenaikan IHSG mencerminkan kepercayaan investor akan prospek ekonomi di Indonesia setelah pemberlakukan Tax Amnesty.

Di sisi lain dari pengampunan pajak juga akan masuk uang denda dari hasil Tax Amnesty. Berdasar perkiraan Bank Indonesia (BI) seperti disampaikan Gubernur BI, Agus Martowardojo, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/4/2016), dana hasil repatriasi mencapai Rp 560 triliun. Sementara potensi penerimaan pajak dari kebijakan ini adalah Rp 45,7 triliun.

Perolehan nominal tersebut berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter (DKEM) dalam kurun waktu tertentu, dengan skenario dasar dari rencana yang diajukan pemerintah.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan, setelah pengesahan Undang-Undang tersebut Kementerian Keuangan segera melakukan berbagai persiapan dan sosialisasi Pengampunan Pajak yang sudah berjalan.

Selanjutnya, bulan depan, Pengampunan Pajak sudah bisa mulai berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dipersiapkan untuk menerima permohonan pengajuan pengampunan pajak.

“Kita langsung lakukan persiapan. Ada tanggalnya, lalu kami nanti akan lakukan kick off Juli,” tandasnya.

Momentum positif tersebut hendaknya diikuti dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Baik dalam bentuk kelembagaan, administrasi , SDM, dan perluasan basis pajak. Dari sisi pajaknya sendiri, Tax Amnesty akan menambah potensi penerimaan APBN baik untuk tahun ini dan tahun berikutnya.

Ini akan membuat APBN kita lebih sustainable. Melalui APBN yang lebih sustainable, kemampuan pemerintah untuk spending atau belanja juga semakin besar. Alhasil akan membantu program-program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan rakyat.