Mengapa Presiden Jokowi mendorong RUU Pengampunan Pajak? Satu jawaban pasti: tax amnesty bisa memperluas basis pajak secara nasional dan menjadi pintu masuk reformasi perpajakan secara menyeluruh.

Sejak awal Januari 2016, Presiden Joko Widodo meminta seluruh perusahaan di Indonesia tidak ragu untuk meminta pengampunan pajak atau Tax Amnesty apabila aturan tersebut keluar. Dengan program ini, perusahaan besar maupun kecil akan mendapat sejumlah keringanan dalam perpajakan.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang didorong pemerintah untuk segera disahkan merupakan upaya mereformasi perpajakan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah perluasan basis data pajak dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan yang berkelanjutan.

“Tidak usah ragu lagi (aturannya) seperti apa. Pemerintah memberikan jaminan, Presiden juga memberikan jaminan,” kata Presiden Jokowi dalam pembukaan perdagangan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 4 Januari 2016.

Selain sebagai pintu masuk, Tax Amnesty adalah langkah awal dalam reformasi perpajakan secara lebih luas yang akan berimbas pada perubahan-perubahan UU lain seperti UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan UU Perbankan.

Dalam konteks UU KUP, poin-poin penting yang masih harus diperjelas antara lain hak-hak pembayar pajak, prosedur pembayaran pajak dan administrasi yang lebih sederhana serta adanya kepastian hukum bagi pembayar pajak. Revisi terhadap UU KUP menjadi penting agar terjadi kesetaraan hak-hak bagi setiap pembayar pajak.

Berbagai program reformasi pajak ini, akan sejalan dengan program lain yang juga masuk dalam ranah reformasi birokrasi seperti penerapan Single Identification Number (SIN). Penerapan SIN akan memberikan dampak positif yang luas dan menyentuh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui SIN, semua data perorangan akan terangkum dalam satu nomor identifikasi. SIN akan mempermudah pemerintah dalam mengelola pembayar pajak hingga menyalurkan program-program sosial secara tepat sasaran.

Untuk melengkapi upaya reformasi perpajakan, pemerintah telah mengintrodusir gagasan pembentukan badan otonom yang akan mengurusi penerimaan perpajakan, sehingga basis data yang telah dimiliki dapat dikelola dengan baik. Badan otonom penerimaan pajak harus memiliki kemandirian yang cukup sehingga bisa menentukan program yang tepat sasaran dan kelayakan sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Pembentukan badan otonom akan memberikan dampak positif seperti meningkatnya kepercayaaan pembayar pajak melalui berbagai pelayanan yang diberikan secara profesional, akuntabel dan transparan.

Dorongan kuat dari Presiden Jokowi kepada legislatif untuk segera mengesahkan RUU Pengampunan Pajak merupakan tindakan yang akan dinikmati masyarakat dalam waktu panjang. Penguatan dan perluasan basis data pajak melalui RUU ini merupakan langkah awal yang semestinya didukung berbagai pihak agar reformasi perpajakan untuk kesejahteraan masyarakat dapat berjalan efektif.

Dalam jangka pendek, manfaatnya akan segera terasa dengan masuknya dana dalam jumlah cukup besar ke Indonesia. Sehingga akselerasi pembangunan yang terus didorong oleh Presiden Jokowi dapat terlaksana dan terselesaikan secara tepat waktu.

Menurut perhitungan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, ada sekitar 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.350 triliun dana milik orang Indonesia di luar negeri yang berpotensi masuk ke Indonesia jika Tax Amnesty berjalan. Namun, jika di tahap awal pemerintah mampu menarik separuh dari jumlah itu, sudah akan sangat signifikan dalam akselerasi pembangunan nasional.

Selama lima tahun ke depan, untuk membangun infrastruktur seperti yang tertuang dalam Nawacita, negara membutuhkan dana sekitar Rp. 5.000 triliun. Selain melalui APBN, kebutuhan pembiayaan pembangunan ini akan diperoleh melalui investasi sektor swasta.