Sedang disusun formula untuk membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat ke Komite Rekonsiliasi. Generasi mendatang tak lagi harus memikul beban masa lalu

Persoalan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selalu menjadi polemik di setiap pergantian pemerintahan. Dengan berbagai alasan, penyelesaian kasus HAM di masa lalu seperti mengambang, tak jelas ujungnya akan mengarah ke mana. Namun, titik cerah kini mulai tampak.

Memasuki tahun kedua pemerintahannya dan di tengah-tengah sejumlah tantangan besar yang dihadapi dalam bidang sosial-ekonomi, Presiden Jokowi bertekad untuk menuntaskan persoalan ini. Apalagi hal ini memang sudah menjadi bagian dari visi-misi Nawacita, yang telah disampaikan sejak kampanye Pemilihan Presiden 2014 lalu.

Secara khusus, Nawacita menyebutkan bahwa Jokowi-JK “berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.”

Hal inilah yang kembali ditegaskan oleh Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, pada hari Selasa 5 Januari 2016. “Masalah ini harus segera dituntaskan, ada proses yang harus segera kita lakukan dan segera kita putuskan,” kata Presiden saat itu.

Presiden Jokowi memastikan, bakal membentuk Komite Rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Saat ini pemerintah masih merumuskan formulanya sebelum membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat ke Komite Rekonsiliasi. Rekonsiliasi nasional diharapkan akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM di masa lalu sehingga generasi mendatang tak harus terus memikul beban sejarah masa lalu.

“Saya minta tuntaskan warisan HAM masa lalu sehingga tidak menjadi masalah untuk kita semuanya,” kata Presiden. Penyelesaian persoalan melalui pendekatan non-yudisial menjadi pilihan Presiden Jokowi agar kasus pelanggaran HAM tak terkatung-katung, tak menentu arah penyelesaiannya.

Jaksa Agung bersama Komnas HAM pun telah menyatakan niat pemerintah untuk melakukan upaya pendekatan non-yudisial terhadap tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Ketujuh kasus itu adalah Trisaksi, Semanggi 1, Semanggi 2, Wasior di Papua, Peristiwa tahun 1965, Talangsari, dan penembakan misterius.

Meskipun langkah aksi dan pelembagaan kebijakan dirumuskan dalam berbagai bentuk yang berbeda, namun pemerintah tetap terikat pada prinsip-prinsip umum yang diakui secara universal. Prinsip-prinsip tersebut yakni kewajiban negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM dengan pemenuhan terhadap hak untuk tahu (the right to know), sebagai landasan dalam pemberian pemulihan korban (the right to reparation), dan penegakan pertanggungjawaban melalui penuntutan hukum, guna mencegah berulangnya pelanggaran HAM, serta agenda reformasi kelembagaan.

Berkaca pada seluruh rangkaian perjalanan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah dilakukan, pemerintah menyadari bahwa tidak ada jalan tunggal dalam penyelesaian, apalagi yang bersifat jalan pintas, cepat dan efisien. Pendekatan yang digunakan adalah bagian dari komitmen pembangunan manusia yang berbeda dari penyelesaian atau debottlenecking dalam soal-soal ekonomi. Oleh karena itu – juga untuk memberikan legitimasi yang kuat atas prosesnya – dibutuhkan keterlibatan dan dukungan banyak aktor atau pemangku kepentingan.

Semua itu harus dipersiapkan dan dituangkan dalam sebuah gagasan konseptual dan peta jalan yang komprehensif, yang akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah penyelesaian, sebagai jalan membangun keadaban baru. Di sinilah makna “Negara hadir”. Mengawal, melindungi dan mendorong kemajuan kemanusiaan.