Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Gubernur dilantik oleh Presiden. Peristiwa penting untuk menciptakan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, mengalami perubahan yang sangat dinamis dari masa ke masa. Di awal kemerdekaan, kontrol pemerintah pusat sangat dominan, baik yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah di masa demokrasi parlementer.

Sempat juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang tidak mengharuskan Kepala Daerah untuk bertanggung jawab pada Pemerintah Pusat. Namun kemudian ada lagi Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah yang intinya memberikan kontrol yang kuat bagi pemerintahan pusat pada pemerintahan daerah. Belakangan, muncul kembali Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah yang menekankan sistem desentralisasi.

Namun selama Orde Baru berkuasa, kontrol pemerintah pusat kembali menguat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Hingga, pada saat reformasi, muncullah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kembali memberikan kebebasan pada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya.

Terakhir, kembali lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berusaha melakukan perimbangan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang ini, peran Pemerintah Pusat adalah yang terkait dengan urusan pemerintah absolut – yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Sedangkan peran Pemerintah Daerah berada dalam Urusan Pemerintahan Konkuren (dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah) yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dalam Undang-Undang ini juga adanya Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam prakteknya Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing.

Terlepas dari dinamika perubahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, keduanya perlu bekerja sama dan menciptakan sinergi untuk meraih tujuan bersama masyarakat yang adil, makmur dan damai. Hal ini menjadi kian penting pada saat ini, terutama ketika seluruh pemangku kepentingan di negeri ini sedang memasuki era kompetisi yang tidak lagi terelakkan.

Sinergi tersebut harus dimulai dari tataran visi-misi hingga ke pelaksanaan program pembangunan di lapangan. Bagaimanapun, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak akan cukup efektif untuk menjalankan berbagai urusan pemerintahan secara secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, menjadi penting bagi setiap kepala daerah untuk sejak awal menjalin komunikasi politik yang baik dengan Pemerintah Pusat.

Kini dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hubungan antara Presiden dengan Kepala Daerah, khususnya Gubernur, pun dapat menjadi lebih bersinergi sejak dari masa pelantikan. Pasal 163 menyebutkan bahwa Gubernur dilantik oleh Presiden di Ibu Kota negara, dan apabila Presiden berhalangan, dilakukan oleh Wakil Presiden. Hal ini berbeda dari aturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.

Baru di era Pemerintahan Presiden Jokowi pelantikan Gubernur dengan mengacu pada Perppu Pilkada ini dilaksanakan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah yang pertama dilantik oleh Presiden pada tanggal 19 November 2014 di Istana Negara. Pelantikan berikutnya dilakukan Presiden terhadap tujuh gubernur hasil Pilkada tanggal 9 Desember 2015 dilakukan di tempat yang sama pada tanggal 12 Februari 2016.