Revolusi Mental

Oleh: Joko Widodo

INDONESIA saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pimpinan nasional. Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, kenapa masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak muda sekarang, semakin galau?

Dipimpin bergantian oleh empat presiden antara 1998 dan 2014, mulai dari B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri sampai Susilo Bambang Yudhonoyo (SBY), Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Mereka memimpin di bawah bendera reformasi yang didukung oleh pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui proses yang demokratis.

Ekonomi semakin berkembang dan masyarakat banyak yang bertambah makmur. Bank Dunia bulan Mei ini malah mengatakan ekonomi Indonesia sudah masuk 10-besar dunia, jauh lebih awal dari perkiraan pemerintah SBY yang memprediksi baru terjadi tahun 2025. Di bidang politik, masyarakat sudah banyak menikmati kebebasan serta hak-haknya dibandingkan sebelumnya, termasuk di antaranya kemampuan mereka untuk melakukan pergantian pimpinannya secara periodik melalui pemilu yang demokratis.

Namun, disisi lain, kita melihat dan merasakan kegalauan masyarakat seperti yang dapat kita saksikan melalui protes di jalan-jalan di kota besar dan kecil, dan juga di ruang publik lainnya, termasuk media massa dan media sosial. Gejala apa ini? Pimpinan nasional dan pemikir di Indonesia bingung menjelaskan fenomena bagaimana keresahan dan kemarahan masyarakat justru merebak sementara oleh dunia, Indonesia dijadikan model keberhasilan reformasi yang menghantarkan kebebasan politik serta demokrasi bersama pembangunan ekonomi bagi masyarakatnya.

Izinkan saya melalui tulisan singkat ini untuk menyampaikan pandangan saya menjelaskan dan menguraikan permasalahan bangsa ini dan manawarkan paradigma dan cara pandang baru untuk bersama mengatasinya. Saya bukan ahli politik atau pembangunan, untuk itu pandangan ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman kepemimpinan saya selama ini baik sebagai Walikota Surakarta maupun Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu keterbatasan dalam pandangan ini mohon dimaklumi.

Sebatas Kelembagaan

Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto tahun 1998 baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa, atau “nation building”. Agar perubahan benar- benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental.

Nation building tidak mungkin maju kalau sekedar mengandalkan perombakan institusional, tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifatnya mereka yang menjalankan sistem ini. Sehebat apapun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah, tidak akan membawa kesejahteraan. Sejarah Indonesia merdeka penuh dengan contoh di mana salah-pengelolaan, atau mismanagement negara telah membawa bencana besar nasional.

Kita melakukan amendemen atas Undang Undang Dasar 1945, kita membentuk sejumlah komisi independen (termasuk KPK), kita melaksanakan otonomi daerah, dan kita telah banyak memperbaiki sejumlah undang-undang nasional dan daerah. Kita juga sudah melaksanakan pemilu secara berkala di tingkat nasional/daerah. Kesemuanya ditujukan dalam rangka perbaikan pengelolaan negara yang demokratis dan akuntabel.

Namun di saat yang sama, sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan berkembang di alam represeif Orde Baru masih berlangsung sampai sekarang, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum dan sifat oportunis. Kesemuanya ini masih berlangsung, dan beberapa di antaranya bahkan semakin merajalela, di alam Indonesia yang katanya lebih reformis.

Korupsi menjadi faktor utama yang membawa bangsa ini ke ambang kebangkrutan ekonomi ditahun 1998, sehingga Indonesia harus menerima suntikan dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang harus ditebus oleh bangsa ini dengan harga diri kita. Terlepas dari sepak terjang dan kerja keras KPK mengejar koruptor, praktek korupsi sekarang masih berlangsung, malah ada gejala semakin luas. Demikian juga sifat intoleransi yang tumbuh subur di tengah kebebasan yang dinikmati oleh masyarakat. Sementara pertumbuhan ekonomi yang pesat malah memacu sifat kerakusan dan keinginan sebagian masyarakat untuk cepat kaya, sehingga menghalalkan segala cara, termasuk pelanggaran hukum.

Jelas reformasi, yang hanya menyentuh faktor kelembagaan negara, tidak akan cukup untuk menghantarkan Indonesia ke arah cita-cita bangsa seperti yang diproklamirkan oleh para pendiri bangsa. Apabila kita gagal melakukan perubahan, memberantas praktek korupsi, intoleransi, kerakusan, keinginan cepat kaya, pelecehan hukum dan oportunis, semua keberhasilan reformasi ini segera lenyap bersama kehancuran bangsa.

Perlu Revolusi Mental

Dalam pembangunan bangsa, atau “nation building”, saat ini cenderung menerapkan prinsip-prinsip faham liberalisme, yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya dan karakter bangsa Indonesia. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, bukan dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, namun dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik dan pendekatan “nation building” baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja dan berkesinambungan.

Penggunaan istilah “revolusi” tidak berlebihan. Karena Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktek-praktek yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Revolusi mental beda dengan revolusi fisik, karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun usaha ini tetap memerlukan dukungan moral dan spiritual, serta komitmen dalam diri seorang pemimpin—dan selayaknya setiap revolusi, diperlukan pengorbanan oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan oleh Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963, dengan tiga pilar; “Indonesia yang berdaulat secara politik”, “Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan “Indonesia yang berkepribadian secara sosial budaya”. Terus terang saya telah banyak mendapat masukan dari hasil diskusi dengan beberapa tokoh nasional tentang relevansi dan kontektualisasi konsep Tri Sakti Bung Karno ini. Terakhir dengan Buya Safii Maarif, Mantan Ketua PP Muhamadyah, yang saya kunjungi di rumahnya di Sleman, Yogyakarta beberapa hari lalu.

Kedaualatan rakyat sesuai dengan amanat sila ke-empat Pancasila haruslah ditegakkan di bumi kita ini. Negara dan pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan yang demokratis harus benar-benar bekerja bagi rakyat, dan bukan bagi segelintir golongan kecil. Kita harus menciptakan sebuah sistem politik yang akuntabel, bersih dari praktek korupsi dan dari tindakan intimidasi. Semaraknya politik uang dalam proses pemilu sedikit banyak mempengaruhi kualitas dan integritas dari pada mereka yang dipilih sebagai wakil rakyat. Kita perlu memperbaiki cara kita merekrut pemain politik, yang lebih mengandalkan ketrampilan dan jejak rekam ketimbang kekayaan atau kedekatan mereka dengan pengambil keputusan.

Kita juga memerlukan birokrasi yang bersih, handal dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih. Demikian juga dengan penegakkan hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan negara menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Tidak kalah pentingnya dalam rangka penegakan kedaulatan politik adalah peran TNI yang kuat dan terlatih untuk menjaga kesatuan dan integritas territorial NKRI.

Di bidang ekonomi, Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari ketergantungan yang mendalam terhadap investasi/modal/bantuan dan teknologi luar negeri, dan juga pemenuhan kebutuhan makanan dan bahan pokok lainnya dari impor. Kebijakan ekonomi liberal yang sekedar mengedepankan kekuatan pasar, telah menjebak Indonesia sehingga menggantungkan modal asing. Sementara sumber daya alam dikuras oleh perusahaan multinasional bersama “komprador“ Indonesianya.

Reformasi 16 tahun tidak banyak membawa perubahan dalam cara kita mengelola ekonomi. Pemerintah dengan gampang membuka kran impor untuk bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Banyak elit politik kita terjebak menjadi pemburu rente sebagai jalan pintas yang selalu diambil yang tidak memikirkan konsekuensi terhadap petani di Indonesia. Ironis kalau Indonesia dengan kekayaan alamnya masih mengandalkan impor pangan. Indonesia secara ekonomi harusnya dapat berdiri di atas kaki sendiri, sesuai dengan amanah Trisakti. Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan dua hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi. Indonesia harus segera mengarah ke sana dengan program dan jadwal yang jelas dan terukur. Di luar kedua sektor ini, Indonesia tetap akan mengandalkan kegiatan ekspor dan impor untuk menggerakkan roda ekonomi.

Kita juga perlu meneliti ulang kebijakan investasi luar negeri yang angkanya mencapai tingkat rekor beberapa tahun terakhir ini, karena ternyata sebagian besar investasi diarahkan ke sektor ektstraktif yang padat modal. Mereka tidak menciptakan banyak lapangan kerja, namun mereka mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pilar ketiga Trisakti adalah membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia. Sifat ke-Indonesia-an semakin pudar karena derasnya tarikan arus globalisasi dan dampak dari revolusi teknologi komunikasi selama 20 tahun terakhir. Indonesia tidak boleh membiarkan bangsanya larut dengan arus budaya yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita.

Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram dan tepat sasaran oleh nagara dapat membantu kita membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia.

Dari Mana Kita Mulai

Kalau bisa disepakati bahwa Indonesia perlu melakukan revolusi mental, pertanyaan berikutnya adalah dari mana kita harus memulainya. Jawabannya dari masing-masing kita sendiri, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara.

Revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional, usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar benar merdeka, adil dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan sendiri, dengan restu Allah SWT sebagaimana dikatakan dalam ayat Al Quran surat Ar-Ra’d ayat 11 bahwa “Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka.”

Saya sendiri sudah memulai gerakan ini ketika memimpin kota Surakarta, dan sejak 2012 sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah teman-teman yang sepaham juga sudah memulai gerakan ini di daerahnya masing masing. Insya Allah, usaha ini dapat berkembang semakin meluas sehingga nanti benar-benar menjadi sebuah gerakan nasional. Seperti yang diamanatkan oleh Bung Karno, memang Revolusi belum selesai. Revolusi Mental Indonesia baru saja dimulai.

* * *