Dibandingkan pesaingnya, konsorsium pemenang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak mensyaratkan sokongan APBN. Tenaga kerja lokal akan terlibat secara masif di proyek ini

Kereta cepat adalah solusi untuk mengatasi keruwetan masalah transportasi di Jakarta dan Jawa Barat. Saat ini, trafik Jakarta-Bandung via tol Cipularang, dilewati lebih dari 140 ribu orang per hari. Kendaran penumpang dan barang melalui jalur yang sama.

Hal ini yang membuat jarak Jakarta-Bandung sepanjang 150 kilometer yang semestinya bisa ditempuh dengan waktu 1,5 hingga 2 jam, membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 3 hingga 4 jam. Situasi menjadi lebih parah pada saat libur panjang, apalagi menjelang lebaran. Bayangkan apa yang akan terjadi, dalam beberapa tahun ke depan, jika tak ada solusi segera atas masalah ini.

Oleh karena itu pemerintah bergerak cepat menugaskan konsorsium BUMN (yang terdiri dari WIKA, KAI, Jasa marga dan PTPN VIII dengan nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI) berdasarkan Perpres 107/2015. Konsorsium ini yang kemudian membentuk joint venture dengan China Railway Group Ltd yang diberi nama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Gerak cepat bukan berarti tanpa hitungan cermat. Pemilihan terhadap PT KCIC diambil karena dibandingkan pesaingnya dari Jepang, konsorsium ini tidak mensyaratkan adanya sokongan dana APBN dan jaminan pemerintah. Selain itu, harga rolling stock (kendaraan, termasuk lokomotif yang akan berjalan di atas rel) lebih kompetitif dibandingkan pesaing-pesaingnya.

Begitu pula dari sisi kelayakan secara ekonomi, berdasarkan studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang dibuat, nilai keekonomian kereta cepat Jakarta-Bandung ini terbilang baik. Tingkat pengembalian modal investasi secara investasi (Financial Rate of Return, atau FIRR) sebesar 9,39% (dalam USD selama 40 tahun) sebelum pajak dan 7.74% setelah pajak.

Berdasarkan perkiraan permintaan dalam 10 tahun ke depan, dengan skenario penumpang per hari mencapai 60.000, harga tiket Rp200.000, maka pendapatan per hari sebesar Rp12 miliar. Sehingga dalam setahun mencapai sekitar Rp3,6 triliun (pendapatan dari tiket penumpang).

Di luar tiket penumpang, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mendapatkan pendapatan lain dari operasional Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan ekonomi yang dilalui kereta cepat. Untuk tahun pertama mencapai Rp355 miliar dan terus meningkat hingga tahun 2024 dengan pendapatan per tahun mencapai Rp6 triliun.

Aspek lain yang dianggap menguntungkan adalah karena konsorsium yang melibatkan Tiongkok ini berkomitmen untuk memberikan dukungan alih pengetahuan dan teknologi. Antara lain melalui pendidikan dan pelatihan serta magang, pembentukan perusahaan fabrikasi rolling stock untuk kereta cepat, komuter dan LRT.

Kualitas dan pengalaman juga menjadi bahan pertimbangan. Tiongkok sendiri adalah negara yang memiliki rel terpanjang di dunia – dengan total 19.000 kilometer rel yang telah beroperasi selama kurun waktu 10 tahun.

Dari sisi dampak yang diciptakan, proyek kereta cepat Jakarta Bandung akan menciptakan lapangan kerja (tenaga kerja langsung) sekitar 39.000 orang per tahun dalam masa konstruksi selama 3 tahun. Lalu ada 20.000 orang tenaga kerja lainnya dalam periode konstruksi TOD (selama 15 tahun). Setelah itu, dalam periode operasional TOD, akan ada sekitar 28.000 tenaga kerja lagi (selama 25 tahun).

Kesepakatan yang tertuang dalam kerangka kerja sama tenaga kerja asal Tiongkok yang bakal masuk dalam proyek ini hanya terdapat pada tataran manajemen, supervisi dan pakar. Artinya, kekhawatiran akan hilangnya kesempatan tenaga kerja lokal untuk terlibat secara masif dalam proyek ini telah pula diantisipasi sejak awal.