Badan Restorasi Gambut adalah upaya terstruktur untuk menghentikan pembiaran kebakaran hutan dan lahan selama bertahun-tahun. Sebuah sinyal keseriusan pada dunia internasional

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun 2015, menyimpan pelajaran berharga bagi pemerintah. Seperti yang dikatakan Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho berdasarkan data Terra Modis per 20 Oktober, luas area kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun lalu, sudah setara dengan 32 kali wilayah Provinsi DKI Jakarta atau empat kali Pulau Bali. Jika dihitung per luas tanah, maka sudah mencapai 2.089.911 hektare.

BNPB juga mencatat lahan gambut yang terbakar paling banyak terjadi di Kalimantan yakni dengan luas 267.974 hektare. Provinsi Kalimantan Tengah lahan gambut yang terbakar yaitu 196.987 hektare. Disusul lahan gambut yang terbakar di Sumatera Selatan mencapai 144.410 hektare. Tidak hanya di Kalimantan dan Sumatera, kebakaran gambut juga terdapat di Papua dengan luas 31.214 hektare. Kebakaran hutan dan lahan sebenarnya tidak didominasi lahan gambut. Lahan non gambut yang terbakar menurut data BNPB hingga 20 Oktober lalu telah mencapai 1.471.337 hektare.

Besarnya skala karhutla yang terjadi, disebabkan antara lain, karena pembiaran yang terjadi selama bertahun-tahun. Sehingga, siapapun pelakunya, merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah wajar belaka. Hal inilah yang hendak dihentikan oleh pemerintah. Bila cara-cara konvensional tidak dapat menghentikan karhutla, maka pendekatan non-konvensional pun, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang baik, bisa ditempuh oleh pemerintah.

Presiden Jokowi dalam pidatonya, hari Senin tanggal 30 November 2015 telah menegaskan bahwa dirinya serius menangani kebakaran hutan yang memicu asap tebal dan sampai merusak ekosistem. Merespon kondisi ekosistem yang tidak lagi baik, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan upaya terstruktur yang diambil pemerintah melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut, pada tanggal 13 Januari 2016. Upaya ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden menunjuk Insinyur Nazir Foead sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut. Penunjukan itu disampaikan melalui konferensi pers di Istana Negara, dengan didampingi oleh Teten Masduki Kepala Staf Presiden, Johan Budi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Nazir Foead adalah lulusan Fakultas Kehutanan bidang konservasi sumberdaya alam, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan segudang pengalaman dalam bidang konservasi.

Besama Yayasan WWF Indonesia, ia dipercaya menjadi Direktur Konservasi dan sejak 2014 hingga sebelum ditunjuk jadi Kepada Badan Restorasi Gambut, Nazir bergabung dengan Climate and Land Use Alliance (CLUA) sebagai Pimpinan Program Indonesia.

Tidak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi langsung memberikan tugas kepada Kepala Badan Restorasi Gambut untuk segera membuat rencana aksi dan melaksanakannya. Presiden dengan optimis mengatakan bahwa kita bisa yakinkan dunia internasional bahwa kita serius dan sangat serius untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan gambut.

Meskipun tidak secara spesifik berbicara tentang lahan gambut, namun dalam visi-misi Nawacita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berkomitmen untuk memastikan “Negara hadir” dalam berbagai persoalan bangsa. Terkait dengan penegakan hukum, dalam poin keempat Nawacita, juga telah ditegaskan bahwa “Kami (Jokowi-JK) akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.” Disusul kemudian dengan penjelasan tentang komitmen untuk “penegakan hukum lingkungan” dalam poin yang sama.